JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) akan tetap menjadi usulan yang disampaikan pihaknya untuk perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut dia, saat ini e-voting juga sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu untuk pemilihan kepala desa (pilkades). Tujuannya, yakni untuk menekan politik uang yang angkanya juga fantastis.
“E-voting akan tetap menjadi satu usulan dan saat ini kan dilakukan di pilkades,” kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1).
Dia pun menilai para kepala daerah, bupati, hingga wali kota, mayoritas bergantung pada pendanaan ketika mencalonkan.
Menurut dia, hal itu bisa berdampak kepada urusan hukum di kemudian hari.
“Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana. Jadi konteksnya dalam konteks politik uangnya itu seperti itu,” kata dia.
Di sisi lain, dia pun mengatakan bahwa 80 ribu desa akan melakukan pilkades dan berpotensi akan menimbulkan politik uang yang sangat besar. Dia pun mengusulkan agar Bawaslu bisa turut mengawasi pilkades.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) akan tetap menjadi usulan yang disampaikan pihaknya untuk perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut dia, saat ini e-voting juga sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu untuk pemilihan kepala desa (pilkades). Tujuannya, yakni untuk menekan politik uang yang angkanya juga fantastis.
“E-voting akan tetap menjadi satu usulan dan saat ini kan dilakukan di pilkades,” kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1).
Dia pun menilai para kepala daerah, bupati, hingga wali kota, mayoritas bergantung pada pendanaan ketika mencalonkan.
Menurut dia, hal itu bisa berdampak kepada urusan hukum di kemudian hari.
“Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana. Jadi konteksnya dalam konteks politik uangnya itu seperti itu,” kata dia.
Di sisi lain, dia pun mengatakan bahwa 80 ribu desa akan melakukan pilkades dan berpotensi akan menimbulkan politik uang yang sangat besar. Dia pun mengusulkan agar Bawaslu bisa turut mengawasi pilkades.
