JAKARTA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan satu tahun dan mencatat lonjakan signifikan dalam cakupan layanan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melonjak drastis dari hanya 190 unit menjadi 19.188 unit. Namun pemerintah menegaskan, perluasan program tidak boleh semata mengejar kuantitas, melainkan harus sejalan dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hingga akhir tahun ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang. Program tersebut, kata dia, menjadi fondasi strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas di masa depan.
“Peserta MBG mencakup ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak sekolah dengan batas usia maksimal 18 tahun,” ujar Dadan, Kamis (8/1).Memasuki tahun berjalan, fokus MBG dipersempit pada kelompok 1.000 hari pertama kehidupan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah menurunkan angka tengkes (stunting) yang masih menjadi persoalan nasional.
“Pada libur Lebaran pun program tetap berjalan karena sasarannya ibu hamil dan ibu menyusui. Harapannya, pada akhir 2026 angka tengkes bisa ditekan secara drastis,” tegasnya. Dadan tak menampik masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Namun, ia memastikan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui sertifikasi dan akreditasi keamanan pangan di seluruh SPPG. Ke depan, SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan, yang akan berpengaruh langsung pada pola dan standar pelayanan.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Dadan mengungkapkan, kasus keracunan makanan MBG terus menurun signifikan. Pada Oktober tercatat 85 kejadian, turun menjadi 40 kejadian pada November, dan kembali menurun drastis menjadi 12 kejadian pada Desember. “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG,” ungkap Dadan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan adanya irisan kuat antara program MBG dan penanganan tengkes. Meski demikian, ia menekankan pemerintah saat ini memprioritaskan pemenuhan layanan melalui pembangunan dan penguatan SPPG.
“Kami sedang menyusun treatment komprehensif untuk anak Indonesia terkait tengkes. Angkanya masih sekitar 18 persen. Dampak MBG harus dihitung secara cermat, tidak boleh asal-asalan,” ujarnya. Benjamin menjelaskan, peran utama Kementerian Kesehatan dalam MBG adalah pengawasan standar keamanan pangan, yang dilaksanakan bersama dinas kesehatan daerah.
