Melalui fatwa ini, MUI turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. MUI mendesak Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merumuskan undang-undang khusus yang mengatur pelarangan vape beserta sanksi tegasnya.
Pemerintah pusat juga didorong untuk mengonsolidasikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.Kementerian Kesehatan diminta menyusun regulasi larangan berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama aparat penegak hukum diminta memperketat pengawasan terhadap peredaran produk tersebut.
Tak hanya itu, Kementerian Perindustrian diimbau untuk menyetop izin industri vape serta mengevaluasi kembali kebijakan perizinan yang ada. Kementerian Keuangan juga diarahkan agar meninjau ulang kebijakan fiskal guna mengutamakan aspek perlindungan kesehatan publik. MUI berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, pesantren, ormas Islam, hingga lingkungan keluarga, dapat berperan aktif meningkatkan edukasi mengenai bahaya kesehatan serta dampak adiksi nikotin dari penggunaan rokok elektrik, khususnya bagi anak dan remaja. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Melalui fatwa ini, MUI turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. MUI mendesak Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merumuskan undang-undang khusus yang mengatur pelarangan vape beserta sanksi tegasnya.
Pemerintah pusat juga didorong untuk mengonsolidasikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.Kementerian Kesehatan diminta menyusun regulasi larangan berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama aparat penegak hukum diminta memperketat pengawasan terhadap peredaran produk tersebut.
Tak hanya itu, Kementerian Perindustrian diimbau untuk menyetop izin industri vape serta mengevaluasi kembali kebijakan perizinan yang ada. Kementerian Keuangan juga diarahkan agar meninjau ulang kebijakan fiskal guna mengutamakan aspek perlindungan kesehatan publik. MUI berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, pesantren, ormas Islam, hingga lingkungan keluarga, dapat berperan aktif meningkatkan edukasi mengenai bahaya kesehatan serta dampak adiksi nikotin dari penggunaan rokok elektrik, khususnya bagi anak dan remaja. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
