Prabowo juga menekankan bahwa kemandirian energi akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara. Saat ini Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dengan nilai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Jika ketergantungan impor dapat ditekan, anggaran negara akan memiliki ruang lebih besar untuk percepatan pembangunan daerah. Ia bahkan menyebut bahwa penghematan hingga Rp500 triliun dapat membuka peluang alokasi anggaran sekitar Rp1 triliun untuk setiap kabupaten.
Presiden turut memaparkan target konkret pemerintah, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap dalam empat tahun ke depan. Dari sisi perencanaan, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan Papua diproyeksikan memegang peran penting dalam agenda bioenergi nasional.
“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua, termasuk peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur sebagai langkah antisipatif menjaga keandalan pasokan, terutama menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca.
Penguatan energi berkelanjutan di Papua menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi, menekan impor BBM, serta mendorong pemerataan pembangunan. Dengan memaksimalkan potensi energi lokal, Papua diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama menuju kemandirian energi Indonesia. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
