alexametrics
25.7 C
Jayapura
Friday, May 20, 2022

Gaji Di Bawah Rp 3 Juta Dapat Subsidi Upah

JAKARTA-Presiden Joko Widodo kemarin (5/4) menggelar sidang paripurna mengenai antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia. Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, terutama pangan dan energi, yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina. Di saat yang sama, pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas. Selain kenaikan pangan dan energi, juga memberi pengaruh pada kenaikan inflasi. Seusai mengikuti sidang paripurna dengan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemerintah memandang berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan. Tujuannya agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.

Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk tiga bulan.  “Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan,” kata Airlangga.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan sebesar Rp 1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun. “Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima,” tuturnya. Sasarannya ada 12 juta penerima.

Baca Juga :  Investor Incar Proyek Ibu Kota Negara Baru

Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK. Namun pupuk subsidi itu harus tepat sasaran.

Saat ini pupuk urea sekarang harganya mendekati USD1.000. Beberapa bahan pupuk juga harus impor dari Ukraina. ”Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan selain melihat secara detail harga-harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang ambil, juga harus menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan menjaga APBN. “Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan,” ujarnya.

Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas. Menurut perempuan yang disapa Ani itu, kenaikan harga tersebut akan memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat akan turut merasakan rambatan inflasi global tersebut. “Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pemprov Apresiasi Lima Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil

Ani menambahkan bahwa Jokowi juga meminta supaya para menteri melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, anggaran untuk program pemulihan ekonomi dalam kerangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ada Rp455 triliun. “Program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPEN ini akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labour-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja,” bebernya.

Kepala Negara juga meminta agar jajarannya meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit. Ani menuturkan, saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan.

Ani kembali menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. “Terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia dan di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat.” Ujarnya. Harapannya langkah ini bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN. (dee/lyn/han/bil/wan/JPG)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo kemarin (5/4) menggelar sidang paripurna mengenai antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia. Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, terutama pangan dan energi, yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina. Di saat yang sama, pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina turut berpengaruh terhadap Indonesia dalam bentuk kenaikan harga sejumlah komoditas. Selain kenaikan pangan dan energi, juga memberi pengaruh pada kenaikan inflasi. Seusai mengikuti sidang paripurna dengan Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemerintah memandang berbagai program perlindungan sosial perlu terus disiapkan. Tujuannya agar rakyat tidak menanggung seluruh beban akibat kenaikan harga tersebut.

Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah antara lain Kartu Sembako bagi 18,8 juta penerima dan Program Keluarga Harapan dengan tambahan 2 juta penerima. Ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang besarnya Rp300.000 untuk tiga bulan.  “Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan,” kata Airlangga.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk program baru yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk mereka dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan sebesar Rp 1 juta per penerima tersebut akan menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun. “Tadi juga ada usulan dari banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima,” tuturnya. Sasarannya ada 12 juta penerima.

Baca Juga :  Investor Incar Proyek Ibu Kota Negara Baru

Lebih lanjut, Airlangga menyebut bahwa dalam arahannya, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Untuk pupuk subsidi, pemerintah akan membatasinya pada pupuk urea dan NPK. Namun pupuk subsidi itu harus tepat sasaran.

Saat ini pupuk urea sekarang harganya mendekati USD1.000. Beberapa bahan pupuk juga harus impor dari Ukraina. ”Oleh karena itu Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan selain melihat secara detail harga-harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan yang ambil, juga harus menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, dan menjaga APBN. “Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan,” ujarnya.

Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN untuk mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas. Menurut perempuan yang disapa Ani itu, kenaikan harga tersebut akan memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara. Namun di sisi lain masyarakat akan turut merasakan rambatan inflasi global tersebut. “Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut,” imbuhnya.

Baca Juga :  Wukuf 8 Juli, Masa Tinggal Jamaah Tetap 42 Hari

Ani menambahkan bahwa Jokowi juga meminta supaya para menteri melakukan program-program untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya, anggaran untuk program pemulihan ekonomi dalam kerangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ada Rp455 triliun. “Program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPEN ini akan kemudian difokuskan kepada program-program seperti labour-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja,” bebernya.

Kepala Negara juga meminta agar jajarannya meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit. Ani menuturkan, saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah sehingga ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan.

Ani kembali menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. “Terutama yang tadi merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia dan di sisi lain adalah menggunakan APBN secara tepat.” Ujarnya. Harapannya langkah ini bisa menjaga keselamatan rakyat, keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN. (dee/lyn/han/bil/wan/JPG)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/