JAKARTA– Gelombang aksi massa yang menuntut penghapusan tunjangan rumah dinas DPR terus meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi ini tidak hanya menimbulkan benturan antara aparat dan masyarakat, tetapi juga memicu pernyataan sikap dari berbagai organisasi pemuda lintas iman.
Sejumlah pimpinan organisasi pemuda dari lintas agama menyatakan sikap terhadap kebijakan tunjangan rumah dinas DPR. Salah satu poin utama dalam pernyataan mereka adalah mendesak pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap para anggotanya di DPR.
“Mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat,” demikian bunyi pernyataan organisasi pemuda dari lintas agama dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Minggu (31/8).
Adapun gabungan organisasi pemuda dari lintas agama itu, yakni GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemabudhi, Peradah, Gema Khonghucu, GPII, dan Gema Mathla’ul Anwar. Mereka menekankan pentingnya tanggung jawab politik, baik dari partai maupun aparat keamanan.
Pernyataan sikap itu ditandatangani langsung oleh para pimpinan organisasi. Antara lain Dzulfikar Ahmad Tawalla (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Addin Jauharuddin (Ketua Umum GP Ansor), Stefanus Gusma (Ketua Umum Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum GAMKI), Kris Tan (Ketua Umum Pemuda Khonghucu), Putu Yoga Saputra (Ketua Umum Pemuda Peradah), Wiryawan (Wakil Ketua Umum Pemuda Gemabudhi), Masri Ikoni (Ketua Umum Pemuda GPII), dan Ahmad Nawawi (Ketua Umum Gema Mathla’ul Anwar).
JAKARTA– Gelombang aksi massa yang menuntut penghapusan tunjangan rumah dinas DPR terus meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi ini tidak hanya menimbulkan benturan antara aparat dan masyarakat, tetapi juga memicu pernyataan sikap dari berbagai organisasi pemuda lintas iman.
Sejumlah pimpinan organisasi pemuda dari lintas agama menyatakan sikap terhadap kebijakan tunjangan rumah dinas DPR. Salah satu poin utama dalam pernyataan mereka adalah mendesak pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap para anggotanya di DPR.
“Mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat,” demikian bunyi pernyataan organisasi pemuda dari lintas agama dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Minggu (31/8).
Adapun gabungan organisasi pemuda dari lintas agama itu, yakni GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemabudhi, Peradah, Gema Khonghucu, GPII, dan Gema Mathla’ul Anwar. Mereka menekankan pentingnya tanggung jawab politik, baik dari partai maupun aparat keamanan.
Pernyataan sikap itu ditandatangani langsung oleh para pimpinan organisasi. Antara lain Dzulfikar Ahmad Tawalla (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Addin Jauharuddin (Ketua Umum GP Ansor), Stefanus Gusma (Ketua Umum Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum GAMKI), Kris Tan (Ketua Umum Pemuda Khonghucu), Putu Yoga Saputra (Ketua Umum Pemuda Peradah), Wiryawan (Wakil Ketua Umum Pemuda Gemabudhi), Masri Ikoni (Ketua Umum Pemuda GPII), dan Ahmad Nawawi (Ketua Umum Gema Mathla’ul Anwar).
