JAYAPURA – Ketua Umum Keluarga Kawanua Papua (KKP), Jorry Lumingkewas mengatakan bahwa jika menilik dinamika organisasi paguyuban saat ini tidak heran jika dalam satu wilayah terdiri lebih dari satu organisasi yang memiliki visi atau misi serupa.
Tinggal bagaimana mensikapi dinamika tersebut agar tetap bisa berjalan harmonis tanpa saling menjatuhkan. KKP sendiri kata Jorry telah memiliki legalitas SK Kemenkumham tertanggal 29 Mei tahun 2024 dengan nomor AHU-0004764.AH.01.07.Tahun 2024. Meski demikian dikatakan sejarah KKP sudah sudah ada di Papua sejak tahun 1962 dan berada di Sorong, Fak-fak, Mimika dan Jayawijaya.
“Kemudian dengan berjalannya waktu semua merasa perlu disatukan dan di tahun 2005 semua entitas Kawanua sepakat menggelar konvensi. Konvensi pertama di Hotel Muspaco Jayapura dan 10 kabupaten sepakat membuat satu Kerukunan Keluarga Kawanua Papua,” cerita Yorry didampingi Sekum, Dr Ivonne Poli, dan Roby Toar selaku bendahara serta Benny Himber dari Dept Hukum dan HAM saat ditemui di Testo Resto, Trisila Entrop, Jumat (26/7).
Hingga akhirnya tahun 2005 sepakat menjadi Kerukunan Keluarga Kawanua Papua tingkat provinsi. Diceritakan lagi seiring waktu tahun 2016 datang Kerukunan Keluarga Kawanua dari Jakarta mengajak KKP di Papua bergabung dan akhirnya Papua bergabung.
“Saya ketika itu ikut menjadi pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) sebagai koordinator wilayah Indonesia Timur. Namun memilih keluar karena melihat ada konflik berkepanjangan di Jakarta dan memutuskan berjalan dengan KKP secara otonomi,” beber Yerry.
Ia menjelaskan ini agar publik khususnya warga Kawanua tidak kebingungan menyusul adanya entitas serupa yang juga berorganisasi di Papua. “Jadi KKP ini sudah sangat lama ketika masih bernama Jayapura masih menggunakan nama Sukarnapura kemudian pernah menjadi Kerukunan Mahesa di tahun 90 an dan kembali menjadi Kerukunan Keluarga Kawanua dan disempurnakan menjadi Kerukunan Kawanua Papua (KKP) dan telah terdaftar,” imbuhnya.
Iapun meluruskan bahwa KKP telah mendapatkan legitimiasi dari Kemenkumham dan telah merevisi AD/ART, logo dan juga nama. “Dari nama Kerukunan Keluarga Kawanua Papua menjadi Kerukunan Kawanua Papua. Ini terjadi karena perkembangan dan dinamika tadi,” imbuhnya.
JAYAPURA – Ketua Umum Keluarga Kawanua Papua (KKP), Jorry Lumingkewas mengatakan bahwa jika menilik dinamika organisasi paguyuban saat ini tidak heran jika dalam satu wilayah terdiri lebih dari satu organisasi yang memiliki visi atau misi serupa.
Tinggal bagaimana mensikapi dinamika tersebut agar tetap bisa berjalan harmonis tanpa saling menjatuhkan. KKP sendiri kata Jorry telah memiliki legalitas SK Kemenkumham tertanggal 29 Mei tahun 2024 dengan nomor AHU-0004764.AH.01.07.Tahun 2024. Meski demikian dikatakan sejarah KKP sudah sudah ada di Papua sejak tahun 1962 dan berada di Sorong, Fak-fak, Mimika dan Jayawijaya.
“Kemudian dengan berjalannya waktu semua merasa perlu disatukan dan di tahun 2005 semua entitas Kawanua sepakat menggelar konvensi. Konvensi pertama di Hotel Muspaco Jayapura dan 10 kabupaten sepakat membuat satu Kerukunan Keluarga Kawanua Papua,” cerita Yorry didampingi Sekum, Dr Ivonne Poli, dan Roby Toar selaku bendahara serta Benny Himber dari Dept Hukum dan HAM saat ditemui di Testo Resto, Trisila Entrop, Jumat (26/7).
Hingga akhirnya tahun 2005 sepakat menjadi Kerukunan Keluarga Kawanua Papua tingkat provinsi. Diceritakan lagi seiring waktu tahun 2016 datang Kerukunan Keluarga Kawanua dari Jakarta mengajak KKP di Papua bergabung dan akhirnya Papua bergabung.
“Saya ketika itu ikut menjadi pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) sebagai koordinator wilayah Indonesia Timur. Namun memilih keluar karena melihat ada konflik berkepanjangan di Jakarta dan memutuskan berjalan dengan KKP secara otonomi,” beber Yerry.
Ia menjelaskan ini agar publik khususnya warga Kawanua tidak kebingungan menyusul adanya entitas serupa yang juga berorganisasi di Papua. “Jadi KKP ini sudah sangat lama ketika masih bernama Jayapura masih menggunakan nama Sukarnapura kemudian pernah menjadi Kerukunan Mahesa di tahun 90 an dan kembali menjadi Kerukunan Keluarga Kawanua dan disempurnakan menjadi Kerukunan Kawanua Papua (KKP) dan telah terdaftar,” imbuhnya.
Iapun meluruskan bahwa KKP telah mendapatkan legitimiasi dari Kemenkumham dan telah merevisi AD/ART, logo dan juga nama. “Dari nama Kerukunan Keluarga Kawanua Papua menjadi Kerukunan Kawanua Papua. Ini terjadi karena perkembangan dan dinamika tadi,” imbuhnya.
