JAYAPURA – Aksi pemalangan SMA N 4 Jayapura yang berlangsung selama 3 hari sejak Sabtu malam akhirnya dibuka. Meski demikian persoalan mendasar terkait penerimaan siswa hingga kini belum terpecahkan.
Pemerintah Kota Jayapura diminta mengevaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Jayapura terlebih momentum pendaftaran siswa baru. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja masalah yang timbul. Mulai dari mahalnya biaya pendaftaran hingga zonasi yang hingga kini masih amburadul.
“Tentu kami sesalkan sebab tahun 2023 lalu sekolah ini juga dipalang dengan kasus yang sama dan kami berfikir akan diperbaiki tapi yang terjadi tahun ini terjadi lagi,” jelas Verinandus Airi saat ditemui di Jayapura, Kamis (27/6).
Verinandus sendiri mempunyai anak yang kemudian diterima masuk ke SMU 4 dimana sebelumnya sekolah di SMP N 5 Japsel. Disini ia sempat kaget karena persoalan penerimaan justru dihandle Dinas P dan P sehingga ketika dilakukan protes oleh orang tua murid ternyata tidak ada jawaban konkrit yang diterima.
“Kami datang ke sekolah dan disampaikan dinas yang menangani. Kami temui panitia tapi tidak bisa dijelaskan dan diarahkan ke Dinas P dan P. Saat kami ke dinas ternyata kepala bidang tidak ada ditempat,” bebernya.
Lalu kata Verinandus ada juga anak – anak yang dari jalur prestasi lewat perengkingan namun tak terakomodir. Itu membuat mereka menangis. “Mereka sampai menangis saat datang ke dinas. Saya melihat sendiri mereka memeluk orang tua sambil mengatakan sepertinya percuma mengejar prestasi tapi tidak dihargai. Ini menyedihkan sebenarnya,” kata Verinandus Airi.
Verinandus merupakan salah satu perwakilan orang tua yang ikut menghadap ke dinas. Ia melanjutkan bahwa anak tersebut kemudian mengatakan bahwa prestasinya jika tidak dihargai maka sebaiknya waktu sekolah diganti dengan waktu mencari uang saja.
“Seharusnya pemikiran seperti ini tidak dilontarkan anak – anak usia SMP tapi itu kenyataannya. Mereka tidak bisa diakomodir meski memiliki prestasi,” sambung Verinandus.
Palang ini kata Verinandus hanyalah akumulasi yang harusnya sudah bisa diselesaikan. “Kami berfikir masalah 2023 itu tidak terjadi di tahun 2024 namun ternyata terjadi dan berulang. Kami khawatir tahun 2025 akan lebih parah,” sindirnya.
Ia berharap pemerintah bisa melihat sekolah jangan lagi menerlantarkan siswa. Pemkot perlu memberikan ruang seluas – luasnya kepada anak – anak dengan melihat tiga aspek. Mulai dari zonasi, afirmasi dan juga prestasi. “Tiga hal ini fundamental dan harus menjadi pertimbangan utama. Setelah itu silahkan diatur,” imbuhnya.
Lalu disini dijelaskan mengapa semua berebutan masuk SMU N 4 ini tak lepas dari pembiayaan yang masih lebih murah dibanding yang lain. “Di SMU 4 lebih murah ketimbang sekolah lain. Saran kami ada standar soal ini,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
