JAYAPURA- Sebanyak 11 ribu personel disiapkan untuk Pam Pemilu, dimana 7500 personel dari Polri dan sebanyak 3500 personel perbantuan dari Kodam XVII/Cenderawasih.
Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin usai mengisi kegiatan Rapimda TNI-Polri dengan tema dilandasi profesionalitas, soliditas dan netralitas Kodam XVII Cendrawasih-Polda Papua bersinergi mengamankan pemilu 2019 dan pembangunan di Provinsi Papua dalam rangka menjaga keutuhan NKRI di Hotel Aston, Rabu (27/2).
Catatan Polda Papua, lokasi rawan yakni tidak adanya transportasi, tidak adanya komunikasi serta adanya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu, adanya 7 Kabupaten yang belum memiliki Komisioner menjadi penyebab kerawanan tersebut.
“Anstisipasi setiap gangguan termasuk gangguan KKB di beberapa wilayah sudah kami antisipasi,” ucap Kapolda kepada wartawan.
Yang menjadi perhatian lanjut Kapolda, pada saat pendistribusian logistik dan pada saat pemungutan suara. Sehingga itu Dandim dan Kapolres diharapkan dapat membantu KPU dalam hal pensitribusian logistik sampai ke Distrik-distrik.
“Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, dan anggota TNI-Polri yang berada di TPS jangan ikut campur di tempat pemungutan suara, kecuali ada ijin dari ketua KPPS di TPS, sebab anggota hanya dapat memantau saja,” terangnya.
Dalam pengamanan Pemilu nanti, Kapolda mengajak TNI-Polri harus solid. Apabila ada isu-isu tentang separatis segera ditindak lanjuti, sehingga isu tersebut tidak berkembang.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Pandit Sembiring menyebutkan TNI-Polri bersinergi untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 berjalan dengan lancar dan sukses di tanah papua, sebagaimana ada beberapa ancaman issu Nasional yang harus kita perhatikan dan terjadi begitu cepat.
“Kodam XVII Cendrawasih apabila dibutuhkan dalam pendistribusian logistik Pemilu, kami akan siap untuk mengawal dan membantu pendistribusiannya sampai ke titik-titik kampung dan desa,” ucap Pandam.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Theodorus Kossay mengaku di beberapa Kabupaten Wilayah Provinsi Papua masih bermasalah terkait dengan Pemilu. Sehingga dirinya meminta dukungan TNI-Polri, dan mi KPU provinsi akan berusaha menyelesaikan masalah.
“KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pemilu akan melakukan dengan baik proses Pilkada sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses pendistribusian logistik kami minta TNI-Polri dapat membantu kami dan bekerja sama agar pendistribusian logistik sampai ke tempat tujuan sesuai dengan waktu yang di tentukan,” ucapnya.
Dari pihak Bawaslu mengaku telah menyusun potensi pelanggaran yang akan terjadi pada Pileg tahun 2019, melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga Polri / TNI, pemerintah daerah dan stakeholder lainya.
Gubernur Provinsi Papua yang diwakili Kakesbang Provinsi Papua Kusa Isir menyebutkan enam hal yang menentukan tahapan pemilu yaitu, Pemerintah, didalamnya ada pihak keamanan yang sudah mendukung untuk mensukseskan pemilu. Penyelenggara pemilu di dalamnya ada KPU, Bawaslu. Peserta pemilu di dalamnya partai politik, Panitia di tingkat bawah KPU dan Bawaslu kabupaten.
“Tugas Pemda selain menyiapkan regulasi juga menyiapkan anggaran agar pemilu dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses dan aman. Dalam waktu dekat kita akan laksanakan pertemuan dengan steakholder terkait, untuk membahas dan mencari solusi terhadap beberapa permasalahan yang belum terselesaikan diantarnya terkait komisioner KPU yang belum di lantik,” ucapnya.
Jika ada yang bekerja tidak sesuai prosedur maka akan ganti, sebagaimana Pemda Provinsi telah memerintahkan kepada para bupati untuk membentuk tim pemantau, pemda provinsi juga sudah melaksanakan pemantau terhadap tahapan tahapan pemilu.
“Aparatur Sipil Negara harus netral semua, KPU dan Bawaslu wajib netral,” tegasnya. (fia/wen)
