Wednesday, April 17, 2024
24.7 C
Jayapura

Hitung Untung Rugi Jika PSU

Thomas Sondegau (FOTO : Dok Cepos)

JAYAPURA – Rencana KPU Papua untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di enam kabupaten buntut dari hasil yang dianggap terdapat banyak pelanggaran mendapat tanggapan dari salah satu Caleg asal Intan Jaya, Thomas Sondegau. Intan Jaya dan Paniai juga menjadi kabupaten yang akan dilakukan PSU. Menurut Thomas KPU sebaiknya mempertimbangkan secara matang dampak-dampak yang bisa terjadi dari PSU ini. Mulai dari konsekwensi anggaran, waktu, tenaga dan juga potensi konflik di daerah-daerah tertentu. 

 Thomas menyampaikan silahkan saja melakukan PSU namun harus melihat untung rugi dengan memikirkan kepentingan yang lebih besar. “Untuk PSU silahkan saja namun perlu memperhatikan berbagai fakfor. Intan Jaya dan Paniai kalau saya lihat ini mudah lahir konflik, masyarakat bisa kembali bergejolak jika dari perolehan suara yang sudah ada ternyata akan diulang. Situasi begini rawan sekali disusupi dan masyarakat akan muda terprofokasi,” kata Thomas melalui ponselnya, pekan kemarin.

Baca Juga :  Pemkot Sudah Siapkan Rute Angkutan hingga Perbatasan

 Ia memberi contoh beberapa gedung milik daerah  pernah dibakar hanya karena persoalan Pemilu. Namun bila pemerintah siap mendukung dengan anggaran kemudian aparat keamanan juga siap dirinya mempersilahkan. Tapi tak bisa serta merta satu dua kepentingan akhirnya dilakukan PSU.

 “Dari enam ini dikaji lagi mana yang memungkinkan jangan sampai semua dilakukan dan justru lahir konflik,” sarannya. 

Menurtnya situasi saat ini dinyatakan kondusif  sehingga patut tetap dijaga. Ia juga mengaku banyak kehilangan suara dan bila dilakukan PSU  Ia meyakini suaranya yang awalnya 23 ribu turun menjadi 14 ribu bisa saja hasil akhirnya bertambah. 

“Saya pikir banyak caleg yang suara hilang termasuk saya dan bila dilakukan PSU saya yakin suara saya bisa lebih besar namun saya menjaga jangan sampai lahir konflik. Disini saya meminta untuk dikaji dulu, jangan sampai lahir konflik dan jatuh korban lagi. Kita tahu demokrasi saat ini sangat melelahkan soalnya tak hanya penyelenggara tapi juga aparat,” imbuhnya. (ade/gin)

Baca Juga :  Seorang Karyawan Swasta Ditemukan Tewas 
Thomas Sondegau (FOTO : Dok Cepos)

JAYAPURA – Rencana KPU Papua untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di enam kabupaten buntut dari hasil yang dianggap terdapat banyak pelanggaran mendapat tanggapan dari salah satu Caleg asal Intan Jaya, Thomas Sondegau. Intan Jaya dan Paniai juga menjadi kabupaten yang akan dilakukan PSU. Menurut Thomas KPU sebaiknya mempertimbangkan secara matang dampak-dampak yang bisa terjadi dari PSU ini. Mulai dari konsekwensi anggaran, waktu, tenaga dan juga potensi konflik di daerah-daerah tertentu. 

 Thomas menyampaikan silahkan saja melakukan PSU namun harus melihat untung rugi dengan memikirkan kepentingan yang lebih besar. “Untuk PSU silahkan saja namun perlu memperhatikan berbagai fakfor. Intan Jaya dan Paniai kalau saya lihat ini mudah lahir konflik, masyarakat bisa kembali bergejolak jika dari perolehan suara yang sudah ada ternyata akan diulang. Situasi begini rawan sekali disusupi dan masyarakat akan muda terprofokasi,” kata Thomas melalui ponselnya, pekan kemarin.

Baca Juga :  Jadilah Pemersatu Bangsa!

 Ia memberi contoh beberapa gedung milik daerah  pernah dibakar hanya karena persoalan Pemilu. Namun bila pemerintah siap mendukung dengan anggaran kemudian aparat keamanan juga siap dirinya mempersilahkan. Tapi tak bisa serta merta satu dua kepentingan akhirnya dilakukan PSU.

 “Dari enam ini dikaji lagi mana yang memungkinkan jangan sampai semua dilakukan dan justru lahir konflik,” sarannya. 

Menurtnya situasi saat ini dinyatakan kondusif  sehingga patut tetap dijaga. Ia juga mengaku banyak kehilangan suara dan bila dilakukan PSU  Ia meyakini suaranya yang awalnya 23 ribu turun menjadi 14 ribu bisa saja hasil akhirnya bertambah. 

“Saya pikir banyak caleg yang suara hilang termasuk saya dan bila dilakukan PSU saya yakin suara saya bisa lebih besar namun saya menjaga jangan sampai lahir konflik. Disini saya meminta untuk dikaji dulu, jangan sampai lahir konflik dan jatuh korban lagi. Kita tahu demokrasi saat ini sangat melelahkan soalnya tak hanya penyelenggara tapi juga aparat,” imbuhnya. (ade/gin)

Baca Juga :  Kolaborasi Untuk Tekan Angka Kematian 10 Penyakit Terbesar

Berita Terbaru

Artikel Lainnya