Wednesday, April 24, 2024
26.7 C
Jayapura

Sejumlah Sopir Angkot Protes Pembagian BLT

Sejumlah Supir Angkot Saat berada dikediaman La Ode Mohitu, Minggu (26/4). ( FOTO: La Ode Mohitu for Cepos)

DPC Organda Kota:  Bantuan Tersebut Baru 10 Persen, Akan Ada Bantuan Lainnya 

JAYAPURA – Sejumlah sopir angkot yang merupakan anggota dari Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Jayapura mendatangi kediaman La Ode Mohitu selaku anggota DPRD Kota Jayapura, Minggu (26/4) kemarin.

 Para perwakilan sopir angkot ini mengeluhkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai data di lapangan serta terkesan pilih kasih. La Ode Hiasi, Wakil Ketua umum DPC Organda Kota Jayapura dan juga selaku Ketua Ikatan keluarga besar sopir Abe Waena mengatakan, bahwa ketua DPC organda tidak tegas dalam hal ini.

Menurutnya, pembagian BLT tersebut tidak sesuai dengan data lapangan, bahkan beberapa terkesan salah sasaran. “Karena data dari kami jumlah sopir angkot ini lebih 2000 orang, tapi yang terima hanya lima ratusan orang, disamping itu kami keberatan karena pembagian BLT ini sebagian besar yang dapat bukan sopir angkot melainkan sopir-sopir mobil rental sedangkan sopir-sopir angkot seperti contoh trayek Kotaraja tidak seorangpun yang dapat,” ujar La Ode Hiasi.

Baca Juga :  Sepeda Listrik Dilarang Beroperasi di Jalan

 Sementara itu La Ode Mohitu selaku wakil ketua Fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat (KSD) DPRD Kota Jayapura mengatakan bahwa permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk menghindari konflik internal diantara sopir-sopir angkot dan menganggap ketua DPC Organda tidak bertanggungjawab.

“Dalam hal ini saya menyoroti ketua DPC Organda Kota Jayapura yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, hal-hal semacam ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi karena bisa berdampak pada terjadinya konflik sesama sopir angkot karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah,” tegas La Ode Mohitu dalam rilisnya yang diterima oleh Cenderawasih Pos.

 La Ode Mohitu juga meminta agar pihak terkait menunda dulu pendistribusian BLT sambil membenahi data yang ada “Saya minta pihak terkait yang mengelola BLT ini agar menunda dulu pendistribusiannya sampai data yang ada diverivikasi kembali, dalam situasi sulit seperti saat ini semua pihak harus bekerja profesional agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan karena himpitan ekonomi semakin terasa,” jelasnya.

Baca Juga :  Jelang Pemilu, Tindak Tegas Penjual Miras Ilegal

 Ditempat terpisah, Ketua DPC Kota Jayapura Arifin Sugianto Samandy mengatakan, bahwa pada saat itu pihaknya hanya diminta waktu 2 hari dalam mendata para sopir angkot yang ada di lingkungan Organda Kota Jayapura.

 “Waktunya sangat singkat, hanya dua hari, kami turun ke lapangan dan mendapatkan data mentah 1400 sekian, dan yang bisa terketik hanya 700 sekian. Kemudian yang mendapatkan BLT hanya kurang lebih 400,” ujarnya.

 Namun kata Arifin, bahwa untuk BLT bagi para sopir se Indonesia baru mencapai 10 persen. Apalagi menurutnya beredar kabar akan ada tahap berikutnya.  “Saat itu kami terbatas dengan waktu, tapi saat ini kami sudah memiliki data terbaru, sekitar 2000 lebih. Saya berharap mereka bisa mendapatkan bantuan kelangsungan hidup ini. Karena aktivitas mereka sudah dibatasi, dan tentu kami mengharapkan perhatian pemerintah,” tandasnya. (eri/wen) 

Sejumlah Supir Angkot Saat berada dikediaman La Ode Mohitu, Minggu (26/4). ( FOTO: La Ode Mohitu for Cepos)

DPC Organda Kota:  Bantuan Tersebut Baru 10 Persen, Akan Ada Bantuan Lainnya 

JAYAPURA – Sejumlah sopir angkot yang merupakan anggota dari Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Jayapura mendatangi kediaman La Ode Mohitu selaku anggota DPRD Kota Jayapura, Minggu (26/4) kemarin.

 Para perwakilan sopir angkot ini mengeluhkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai data di lapangan serta terkesan pilih kasih. La Ode Hiasi, Wakil Ketua umum DPC Organda Kota Jayapura dan juga selaku Ketua Ikatan keluarga besar sopir Abe Waena mengatakan, bahwa ketua DPC organda tidak tegas dalam hal ini.

Menurutnya, pembagian BLT tersebut tidak sesuai dengan data lapangan, bahkan beberapa terkesan salah sasaran. “Karena data dari kami jumlah sopir angkot ini lebih 2000 orang, tapi yang terima hanya lima ratusan orang, disamping itu kami keberatan karena pembagian BLT ini sebagian besar yang dapat bukan sopir angkot melainkan sopir-sopir mobil rental sedangkan sopir-sopir angkot seperti contoh trayek Kotaraja tidak seorangpun yang dapat,” ujar La Ode Hiasi.

Baca Juga :  Jelang Pemilu, Tindak Tegas Penjual Miras Ilegal

 Sementara itu La Ode Mohitu selaku wakil ketua Fraksi Kebangkitan Solidaritas Demokrat (KSD) DPRD Kota Jayapura mengatakan bahwa permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk menghindari konflik internal diantara sopir-sopir angkot dan menganggap ketua DPC Organda tidak bertanggungjawab.

“Dalam hal ini saya menyoroti ketua DPC Organda Kota Jayapura yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, hal-hal semacam ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi karena bisa berdampak pada terjadinya konflik sesama sopir angkot karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah,” tegas La Ode Mohitu dalam rilisnya yang diterima oleh Cenderawasih Pos.

 La Ode Mohitu juga meminta agar pihak terkait menunda dulu pendistribusian BLT sambil membenahi data yang ada “Saya minta pihak terkait yang mengelola BLT ini agar menunda dulu pendistribusiannya sampai data yang ada diverivikasi kembali, dalam situasi sulit seperti saat ini semua pihak harus bekerja profesional agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan karena himpitan ekonomi semakin terasa,” jelasnya.

Baca Juga :  Pengelolaan Dana Covid-19 Harus Akuntabilitas

 Ditempat terpisah, Ketua DPC Kota Jayapura Arifin Sugianto Samandy mengatakan, bahwa pada saat itu pihaknya hanya diminta waktu 2 hari dalam mendata para sopir angkot yang ada di lingkungan Organda Kota Jayapura.

 “Waktunya sangat singkat, hanya dua hari, kami turun ke lapangan dan mendapatkan data mentah 1400 sekian, dan yang bisa terketik hanya 700 sekian. Kemudian yang mendapatkan BLT hanya kurang lebih 400,” ujarnya.

 Namun kata Arifin, bahwa untuk BLT bagi para sopir se Indonesia baru mencapai 10 persen. Apalagi menurutnya beredar kabar akan ada tahap berikutnya.  “Saat itu kami terbatas dengan waktu, tapi saat ini kami sudah memiliki data terbaru, sekitar 2000 lebih. Saya berharap mereka bisa mendapatkan bantuan kelangsungan hidup ini. Karena aktivitas mereka sudah dibatasi, dan tentu kami mengharapkan perhatian pemerintah,” tandasnya. (eri/wen) 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya