JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan rencana strategis pemerintahannya untuk membuka program transmigrasi lokal di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, wilayah terluar Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).
Rencana ini diungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan lapangan dalam Program Turun Kampung (Turkam), Rabu (24/9). Menurut Abisai Rollo, Kampung Moso memiliki wilayah yang cukup luas, namun jumlah penduduk yang mendiami kawasan tersebut masih relatif sedikit.
Kondisi itu membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadikan wilayah ini sebagai lokasi transmigrasi lokal guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kawasan perbatasan negara.
“Kita melihat lahan yang begitu luas di Moso, sementara masyarakat lokal jumlahnya tidak sepadan. Karena itu, pemerintah berencana membuka transmigrasi lokal agar wilayah ini bisa lebih berkembang, tanpa mengurangi hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat,” ujar Abisai Rollo dalam pertemuan dengan warga, Ondoafi, dan para kepala suku.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kota bersama perwakilan masyarakat adat telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar awal pengembangan program transmigrasi lokal.
Abisai menegaskan, semua rencana pembangunan di atas tanah adat harus mengutamakan persetujuan masyarakat setempat selaku pemilik ulayat.
“Bagaimanapun, kita harus menghormati hak ulayat. Tanpa persetujuan masyarakat adat, program ini tidak mungkin berjalan. Karena itu, MoU dengan Ondoafi dan kepala suku menjadi langkah penting agar program ini benar-benar berbasis musyawarah dan persetujuan bersama,” jelasnya.
