Banyak Kekurangan, BGN Siap Benahi Program MBG

JAYAPURA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Raya Djimmy Yomaiwi Douw, ST, MM mengaku pihaknya masih memiliki sejumlah kekurangan dan kendala soal penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Meski demikian, namun dalam satu tahun terakhir secara keseluruhan telah berlangsung baik.

“Ada beberapa kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki dengan serius di tahun 2026.”ungkpnya.

Kekurangan tersebut diantaranya, masih sering ditemukan kejadian-kejadian yang terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap sepele namun beresiko. Dirinya enggan menjelaskan secara detail terkait beberapa kejadian, yang mengakibatkan orang tua siswa maupun pihak sekolah enggan menerima MBG.

“Selama perjalanan telah terlayani dengan baik. Tetapi mungkin berbagai kekurangan-kekurangan selama ini (2025) kita akan benahi lebih serius lagi di tahun 2026, terutama di SPPG,” kata Djimmy di Abepura, Kamis (22/1).

Lebih lanjut diungkapkan bahwa secara keseluruhan di provinsi Papua setidaknya sebanyak 67 SPPG yang telah beroperasi, sementara jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 ribuan.

Untuk itu ia berkomitmen di tahun 2026 BGN Papua Raya akan memberikan pengawasan yang lebih ketat dan pelayanan yang lebih baik, mulai dari penyedia panggan oleh dapur-dapur hingga persiapan di meja makan. “Pengawasan kedepannya kita akan lebih perketat lagi,” ujarnya.

JAYAPURA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Raya Djimmy Yomaiwi Douw, ST, MM mengaku pihaknya masih memiliki sejumlah kekurangan dan kendala soal penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Meski demikian, namun dalam satu tahun terakhir secara keseluruhan telah berlangsung baik.

“Ada beberapa kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki dengan serius di tahun 2026.”ungkpnya.

Kekurangan tersebut diantaranya, masih sering ditemukan kejadian-kejadian yang terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap sepele namun beresiko. Dirinya enggan menjelaskan secara detail terkait beberapa kejadian, yang mengakibatkan orang tua siswa maupun pihak sekolah enggan menerima MBG.

“Selama perjalanan telah terlayani dengan baik. Tetapi mungkin berbagai kekurangan-kekurangan selama ini (2025) kita akan benahi lebih serius lagi di tahun 2026, terutama di SPPG,” kata Djimmy di Abepura, Kamis (22/1).

Lebih lanjut diungkapkan bahwa secara keseluruhan di provinsi Papua setidaknya sebanyak 67 SPPG yang telah beroperasi, sementara jumlah penerima manfaat kurang lebih 200 ribuan.

Untuk itu ia berkomitmen di tahun 2026 BGN Papua Raya akan memberikan pengawasan yang lebih ketat dan pelayanan yang lebih baik, mulai dari penyedia panggan oleh dapur-dapur hingga persiapan di meja makan. “Pengawasan kedepannya kita akan lebih perketat lagi,” ujarnya.