JAYAPURA-Terkait sisa-sisa material lumpur di depan Kantor Gubernur akibat banjir yang terjadi pada beberapa waktu lalu di Kota Jayapura yang terkesan terbiarkan, mendapat tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kabid Bina Marga PU Provinsi untuk melakukan pembersihan.
“Saya menyarankan karena ini sudah panas akan menimbulkan debu ketika dilewati kendaraan sehingga saya minta tolong agar dibersihkan. Karena tidak perlu pakai alat berat bisa dengan manual saja,” ujarnya.
Sementara itu pihak Binamarga PU Provinsi akan meneruskan pesan tersebut kepada kepala dinas, karena kaitan juga dengan kendala pada anggaran. Menurut Nofdi, walaupun masuk dalam wilayah kota, namun kawasan tersebut sejatinya merupakan ruas jalan milik provinsi, sehingga harusnya bisa segera ditangani PU Provinsi.
“Sebetulnya dalam tataran etika saya tidak habis pikir dengan provinsi. Itu ruas jalan provinsi, itu di depan kantor mereka, kalau kita yang bersihkan juga kan tataran etikanya juga kan bagaimana yaa? Betul ada di wilayah kota, tapi itu ruas jalan provinsi dan di depan kantor mereka. Kepekaan itu dari sisi mana yang harus torang jelaskan,” ujarnya.
Namun kendati demikian, jika pihak PU Provinsi belum siap, maka PU Kota akan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. “Tapi ya, kalau memang kita juga harus membersihkan, maka saya akan koordinasi dulu dengan PU Provinsi kalau memang mereka belum siap ya kami akan turunkan. Kalau memang dibutuhkan,” ujarnya.
Pihaknya mengungkapkan selama ini PU Kota selalu berupaya memberikan kontribusi aktif kepada provinsi, termasuk dalam pembangunan ruas jalan provinsi. “Dulu waktu tataran perencanaan mereka bikin pelebaran ke laut kita sudah menyarankan dari segi desingnya. Perbanyak lubang-lubang pembuangan ke laut, diperbesar, karena di situ daerah genangan air. Namun juga harus diperkirakan tingginya gelombang air ketika pasang. Itu sudah kami sampaikan koordinasinya dengan kepala bidang binamarga,” ujarnya.
Selain itu dalam penanganan bencana awal tahun lalu, pihaknya dengan sigap melakukan mitigasi bencana di sekolah SMA 4 yang notabene masuk dalam kewenangan provinsi. “Kami melihatnya karena itu menyangkut sekolah yang berdampak besar, kami masuk untuk menangani dan itu sudah selesai.
Karena kerusakan jebolnya talud dan pagar di SMA 4 sampai terjadi genangan air dan lumpur yang tebal. Dan itu adalah fasilitas sekolah, dimana tempat belajar mengajar. Maka saya langsung berkoordinasi dengan walikota dan wakil walikota untuk kita segera menangani karena itu menyangkut keberlanjutan pendidikan,” ujarnya. (Rhy/tri)
