Saturday, April 20, 2024
30.7 C
Jayapura

Warga BTN Gajah Mada Butuh Dapur Umum

Sejumlah warga yang menjadi korban banjir di BTN Gajah Mada Sentani ketika berada di tempat penampungan sementara di mushola yang ada di BTN Gajah Mada Sentani, Rabu (23/2) kemarin. ( foto: Robert Mboik Cepos

SENTANI- Sejumlah warga yang menjadi korban bencana banjir yang terjadi di BTN Gajah Mada Sentani menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang beralasan tidak lagi membuka dapur umum bagi warga korban banjir di BTN Gajah Mada karena anggaran terbatas.

“Tidak masuk akal kalau pemerintah beralasan kehabisan dana. Yang namanya dana bencana untuk tanggap darurat itu selalu ada, namanya juga bencana, kapan saja terjadi pasti ada dananya,” kata Riri, salah satu warga yang jadi korban bencana banjir di BTN Gajah Mada Sentani ketika ditemui media ini di Posko penampungan yang ada di mushola Kelurahan Dobon Solo Sentani Rabu, (23/2) kemarin.

Di sisi lain, pihaknya juga berharap agar Pemkab Jayapura tidak mencuci tangan atas permasalahan yang dialami oleh warganya sendiri. Menurutnya, persoalan banjir di BTN Gajah Mada tidak bisa menyalahkan pemilik rumah yang notabene adalah masyarakat penerima manfaat. Karena rumah subsidi yang dibangun oleh pemerintah melalui pihak ketiga itu tentunya dibangun atas dasar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. 

Baca Juga :  Pemkot Jayapura Bagi-bagi Puluhan Kendaraan Dinas

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah mencari tahu siapa saja oknum yang mengeluarkan izin sehingga perumahan itu dibangun. 

” Sekarang kami hanya minta ke pemerintah supaya sungai yang lama yang sudah tertutup banjir itu bisa dibersihkan kembali sehingga air ini bisa mengalir seperti dulu,” ujarnya.

Karena menurutnya, banjir yang separah saat ini, disebabkan sungai yang biasanya menjadi alur aliran air pada saat musim hujan sudah tertutup material tanah dan lumpur serta pasir saat banjir bandang pada Maret 2019 lalu. 

” Bicara soal  izin tidak mungkinlah developer membangun seperti ini kalau tidak ada yang memberi izin,”tegasnya

Dia menyebutkan, saat ini ada sebanyak 25 KK yang terdiri dari 60 jiwa yang sementara ini mengungsi akibat bencana tersebut. Mereka sudah mengungsi ke tempat itu sejak 2 Februari, saat pertama banjir di bulan ini. Namun ada juga sebagian yang kembali ke rumah karena kondisi saat itu memang sudah tidak lagi hujan. Namun belakangan kembali hujan sehingga rumah kembali terendam banjir dan sejumlah warga kembali mengungsi ke mushola tersebut. 

Baca Juga :  Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Cenderung Meningkat 

” Kami sempat dibantu dapur umum selama 1 minggu. Sebenarnya kami di sini masih membutuhkan dapur umum karena sekarang kami masih mencari jalan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan makan, minum keseharian kami,” bebernya. (roy/tho)

Sejumlah warga yang menjadi korban banjir di BTN Gajah Mada Sentani ketika berada di tempat penampungan sementara di mushola yang ada di BTN Gajah Mada Sentani, Rabu (23/2) kemarin. ( foto: Robert Mboik Cepos

SENTANI- Sejumlah warga yang menjadi korban bencana banjir yang terjadi di BTN Gajah Mada Sentani menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura yang beralasan tidak lagi membuka dapur umum bagi warga korban banjir di BTN Gajah Mada karena anggaran terbatas.

“Tidak masuk akal kalau pemerintah beralasan kehabisan dana. Yang namanya dana bencana untuk tanggap darurat itu selalu ada, namanya juga bencana, kapan saja terjadi pasti ada dananya,” kata Riri, salah satu warga yang jadi korban bencana banjir di BTN Gajah Mada Sentani ketika ditemui media ini di Posko penampungan yang ada di mushola Kelurahan Dobon Solo Sentani Rabu, (23/2) kemarin.

Di sisi lain, pihaknya juga berharap agar Pemkab Jayapura tidak mencuci tangan atas permasalahan yang dialami oleh warganya sendiri. Menurutnya, persoalan banjir di BTN Gajah Mada tidak bisa menyalahkan pemilik rumah yang notabene adalah masyarakat penerima manfaat. Karena rumah subsidi yang dibangun oleh pemerintah melalui pihak ketiga itu tentunya dibangun atas dasar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. 

Baca Juga :  Sekolah-Sekolah Diminta Permudah Siswa Belajar Online

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah mencari tahu siapa saja oknum yang mengeluarkan izin sehingga perumahan itu dibangun. 

” Sekarang kami hanya minta ke pemerintah supaya sungai yang lama yang sudah tertutup banjir itu bisa dibersihkan kembali sehingga air ini bisa mengalir seperti dulu,” ujarnya.

Karena menurutnya, banjir yang separah saat ini, disebabkan sungai yang biasanya menjadi alur aliran air pada saat musim hujan sudah tertutup material tanah dan lumpur serta pasir saat banjir bandang pada Maret 2019 lalu. 

” Bicara soal  izin tidak mungkinlah developer membangun seperti ini kalau tidak ada yang memberi izin,”tegasnya

Dia menyebutkan, saat ini ada sebanyak 25 KK yang terdiri dari 60 jiwa yang sementara ini mengungsi akibat bencana tersebut. Mereka sudah mengungsi ke tempat itu sejak 2 Februari, saat pertama banjir di bulan ini. Namun ada juga sebagian yang kembali ke rumah karena kondisi saat itu memang sudah tidak lagi hujan. Namun belakangan kembali hujan sehingga rumah kembali terendam banjir dan sejumlah warga kembali mengungsi ke mushola tersebut. 

Baca Juga :  Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Cenderung Meningkat 

” Kami sempat dibantu dapur umum selama 1 minggu. Sebenarnya kami di sini masih membutuhkan dapur umum karena sekarang kami masih mencari jalan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan makan, minum keseharian kami,” bebernya. (roy/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya