Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Papua itu menambahkan bahwa pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga akan menjadi tangung jawab penuh ada di Pj Gubernur lewat Dinas PU.
Dirinya juga meragukan kapasitas dari Kepala Dinas PU Papua yang bukan background teknik, sehingga menyelesaikan suatu persoalan terkait pembangunan sedikit lambat. Menurutnya Dinas PU, perlu berkoordinasi serta berkerja sama dengan kontraktor dan mitra lainnya untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah itu, apabila kondisi anggaranya belum ada.
“Dari pihak PU inikan tidak ada sama sekali tanggapannya, bantuannya atas kejadian itu,” tandasnya.
Ia menyoroti penanganan longsor di ruas jalan provinsi yang saat ini ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Jalan Nasional, bukan oleh Dinas PU Provinsi Papua selaku pemilik aset.
“Seharusnya ini menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi Papua. Namun hingga saat ini berdasarkan informasi dari masyarakat PU Provinsi Papua belum turun tangan selaku pemilik jalan,” tutupnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos