Friday, November 22, 2024
34.7 C
Jayapura

4,12 % Penduduk Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem

Kepala Daerah Ditugaskan Presiden Atasi Kemiskinan Ektrim

JAYAPURA– Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program nasional yang saat ini harus diatasi oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah.  Karena kemiskinan ekstrem ini akan berdampak pada sektor-sektor yang lainnya terutama kesejahteraan masyarakat  sendiri yang dapat berimbas pada angka stunting bagi masyarakat.

   Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, target nasional adalah penurunan kemiskinan ekstrem,  yang diarahkan presiden kepada kepala-kepala daerah. “Target nasional pada tahun 2024 itu turun sampai 0 persen untuk kemiskinan ekstrem,” kata Frans Pekey belum lama ini.

   Dikatakan, untuk Kota Jayapura dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia itu, harus dimulai dari data yang akurat dan benar-benar valid mengenai jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.  Paling tidak data kemiskinan ekstrem ini harus by name by address.

Baca Juga :  Bangun Rumah Aman, Dinsos Butuh Dana Rp 700 Juta

  Karena itu, ketika sudah dipetakan pemerintah daerah tentunya bisa menjalankan program penanganannya tepat sasaran.  Sehingga masalah kemiskinan ekstrem ini bisa diatasi dengan baik.  Di kota Jayapura berdasarkan data yang diterima pihaknya, ada 4,12 persen masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

   “Sekarang data 4,12% ini datanya sudah ada dan sedang divalidasi oleh seluruh Lurah dan kepala kampung,” katanya.

   Karena itu, kata dia, penanganan terhadap kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemkot Jayapura, tetapi  harus ada dukungan dari masyarakat itu sendiri.  Selain itu pentingnya juga dukungan dari pemerintah di tingkat bawah, terutama Kampung, Lurah dan distrik untuk memastikan warganya sudah terdata dengan tepat dan benar.

Baca Juga :  Ada Tulisan Selamat Atas Peresmian Terminal, Tapi Masih Ada yang Perlu Diperbaiki

   “Ada sebagian data dari Lurah dan kampung yang sudah masuk Tetapi ada juga sebagian Kampung dan kelurahan yang masih dalam proses verval data.  Saya sudah minta kepala Bappeda untuk melakukan komunikasi dan jemput bola. Target verifikasinya satu minggu yang saya berikan sehingga akhir bulan oktober ini,  kita bisa pastikan dan tahu, tidak hanya jumlah saja tetapi sudah kepada by name by address,” tambahnya. (roy/tri)

Kepala Daerah Ditugaskan Presiden Atasi Kemiskinan Ektrim

JAYAPURA– Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program nasional yang saat ini harus diatasi oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah.  Karena kemiskinan ekstrem ini akan berdampak pada sektor-sektor yang lainnya terutama kesejahteraan masyarakat  sendiri yang dapat berimbas pada angka stunting bagi masyarakat.

   Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, target nasional adalah penurunan kemiskinan ekstrem,  yang diarahkan presiden kepada kepala-kepala daerah. “Target nasional pada tahun 2024 itu turun sampai 0 persen untuk kemiskinan ekstrem,” kata Frans Pekey belum lama ini.

   Dikatakan, untuk Kota Jayapura dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia itu, harus dimulai dari data yang akurat dan benar-benar valid mengenai jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.  Paling tidak data kemiskinan ekstrem ini harus by name by address.

Baca Juga :  Dua Perusahaan Menunggak PKB, Bappenda Sipkan Langkah Tegas

  Karena itu, ketika sudah dipetakan pemerintah daerah tentunya bisa menjalankan program penanganannya tepat sasaran.  Sehingga masalah kemiskinan ekstrem ini bisa diatasi dengan baik.  Di kota Jayapura berdasarkan data yang diterima pihaknya, ada 4,12 persen masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

   “Sekarang data 4,12% ini datanya sudah ada dan sedang divalidasi oleh seluruh Lurah dan kepala kampung,” katanya.

   Karena itu, kata dia, penanganan terhadap kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemkot Jayapura, tetapi  harus ada dukungan dari masyarakat itu sendiri.  Selain itu pentingnya juga dukungan dari pemerintah di tingkat bawah, terutama Kampung, Lurah dan distrik untuk memastikan warganya sudah terdata dengan tepat dan benar.

Baca Juga :  Dianggap Meresahkan, Meriam Kaleng Dirazia

   “Ada sebagian data dari Lurah dan kampung yang sudah masuk Tetapi ada juga sebagian Kampung dan kelurahan yang masih dalam proses verval data.  Saya sudah minta kepala Bappeda untuk melakukan komunikasi dan jemput bola. Target verifikasinya satu minggu yang saya berikan sehingga akhir bulan oktober ini,  kita bisa pastikan dan tahu, tidak hanya jumlah saja tetapi sudah kepada by name by address,” tambahnya. (roy/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya