JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa setempat menerapkan e-katalog versi 6 untuk transparansi sekaligus menciptakan kompetisi harga yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah itu.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, Debora Salosa di Jayapura, Senin, mengatakan peralihan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 telah mulai diberlakukan secara bertahap, meski masih dalam tahap kurasi dan penyesuaian.
“Dalam versi terbaru, seluruh mekanisme dari pemilihan hingga pencairan anggaran dilakukan dalam sistem, termasuk kewajiban pembayaran pajak. Dengan begitu prosesnya lebih transparan,” katanya.
Menurut Debora, perbedaan mendasar pada versi terbaru terletak pada kewajiban pelaku usaha untuk lebih taat pajak sehingga seluruh proses dapat dipantau secara jelas dan akuntabel.
“Pada versi terbaru ini para pelaku diajak untuk lebih taat pajak sehingga semua proses dilakukan secara transparan,” ujarnya.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa setempat menerapkan e-katalog versi 6 untuk transparansi sekaligus menciptakan kompetisi harga yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah itu.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, Debora Salosa di Jayapura, Senin, mengatakan peralihan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 telah mulai diberlakukan secara bertahap, meski masih dalam tahap kurasi dan penyesuaian.
“Dalam versi terbaru, seluruh mekanisme dari pemilihan hingga pencairan anggaran dilakukan dalam sistem, termasuk kewajiban pembayaran pajak. Dengan begitu prosesnya lebih transparan,” katanya.
Menurut Debora, perbedaan mendasar pada versi terbaru terletak pada kewajiban pelaku usaha untuk lebih taat pajak sehingga seluruh proses dapat dipantau secara jelas dan akuntabel.
“Pada versi terbaru ini para pelaku diajak untuk lebih taat pajak sehingga semua proses dilakukan secara transparan,” ujarnya.
