JAYAPURA-Pemerintah Kota dan Polres Jayapura diminta agar mengaktifkan beberapa pos pengamanan yang selama ini sudah dibangun, namun tidak ditempati aparat keamanan, baik dari pihak kepolisian, TNI maupun Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa Pos Pengamanan yang dibangun pemerintah, awalnya dibangun untuk mengantisipasi terulangnya kasus kejahatan yang mengancam warga Kota Jayapura.
Dari Pantauan Cenderawasih Pos, ada beberapa pos pengamanan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Jayapura pasca kejadian kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa. Seperti kasus penyerangan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya dua warga BTN Organda, Distrik Abepura, Kota Jayapura, oleh sekelompok orang pada 8 Juni 2015 lalu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura membangun dua Pos Terpadu TNI/Polri. Pos dibangun guna menjaga keamanan di Kompleks Perumahan BTN Organda. Awalnya, pos ini ditempati aparat keamanan, namun kini dibiarkan kosong. Begitu juga beberapa Pos di, Kampung Pisang, Jalan baru Jembatan dua belakang Uncen dan beberapa tempat lainya.
Menurut warga, harusnya aparat keamanan dan juga Satpol PP bisa mengisi tempat tersebut, tempat yang rawan terjadinya berbagai tindakan kejahatan, seperti pemerasan, begal, pemerkosaan dan kejahatan lainnya.
“Memang kami lihat selama ini berapa pos di kota Jayapura yang dibangun oleh pemerintah kota itu sudah tidak diisi lagi oleh pihak keamanan, padahal bangunan yang dibangun sudah cukup bagus tapi kami tidak tahu kenapa tidak ditempati, sementara kalau ada keamanan itu bisa sangat membantu kami warga kota Jayapura melintas dengan tidak merasa takut seperti di belakang Uncen jembatan 2 dua jalan baru. Kadang kami takut lewat situ saat malam hari karena gelap dan pos polisi tidak ada petugas yang berjaga,” ungkap Bertho (30), pengendara motor yang melintas di Jalan Baru, Waena, Senin, (21/2).
Menurut Bertho, yang mengaku bermukim di Perumnas 3 itu, pemerintah seharusnya mencegah lebih dulu daripada sudah terjadi kasus kekerasan atau begal, baru sibuk untuk memikirkan penempatan aparat keamanan.
“Kami berharap pemerintah jangan ketika sudah terjadi kasus pemerkosaan pemalakan atau pembunuhan baru pemerintah turun tangan bersama pihak keamanan, ini kan terlihat lambat dan jelas merugikan masyarakat maka posisi ini harus diisi seharusnya,” katanya.
Pihak keamanan diharapkan juga tidak hanya berpatroli dengan kendaraan saja tetapi bisa menempati beberapa tempat pos termasuk juga beberapa pos kontainer yang sudah disediakan. “Kami lihat pos container ini berhamburan di kota Jayapura, harusnya ini juga diisi kalau semua diisi saya ke kota Jayapura akan lebih aman dan kejahatan makin menurun, jangan sampai ada kejahatan baru mulai bergerak,” ujarnya. (oel/tri)
