Hukum Harus Ditegakkan Secara Adil

Wonda: “Manusiakan Manusia Papua”

JAYAPURA – Paguyuban Himpunan Kerukunan Jawa – Madura (HKJM) Provinsi Papua juga angkat suara terkait  insiden yang berbau rasis di Malang, Jawa Timur pekan kemarin. Pihaknya mengecam keras perbuatan tersebut karena menganggap tidak menghargai sesama mahluk ciptaan Tuhan.

 Dampak dari itu juga akhirnya terjadi keributan di Manokwari, Papua Barat serta aksi massa di Jayapura. Namun mencermati  peristiwa tersebut Ketua HKJM, Sarminanto meminta masyarakat dari berbagai lapisan untuk sama-sama menahan diri.

 Melihat secara jernih kasus perkasus sehingga  bisa ditelaah dan berfikir lebih bijak  serta dewasa dalam mensikapi kejadian maupun informasi yang beredar. Bentrok di Malang antara masyarakat dengan mahasiswa Papua kata Sarminanto patut diminimalisir agar tidak melebar. 

“Biarkan aparat yang menangani dan mengungkap semua. Kita perlu memilah dan meilih mana yang benar, mana yang baik dan kami yakin Polisi bisa menyelesaikan ini,” katanya dalam rilis, Senin (19/8). 

 Sebagai tokoh dan orang tua, Sarminanto juga meminta agar kasus ini jangan dipanas-panasi, dimanfaatkan atau bahkan dijadikan peluang untuk kepentingan tertentu sebab siapapun dia pasti tak terima dikatai berbau rasis. 

“Saya pikir kita sama-sama merindukan kedamaian dan setiap masalah pasti ada jalan keluar, tinggal bagaimana berfikir bijak merespon berbagai informasi yang berkembang,” pungkasnya.  

Sementara Yulianto SH MH dari divisi hukum HKJM  menyampaikan perlu ada advokasi hukum dari Pemda Papua terhadap mahasiswa Papua di Malang.  Menurutnya hukum  harus ditegakkan dan aparat juga harus netral.

 “Sehingga siapapun yang melakukan tindakan hukum, baik dari mahasiswa maupun pihak Ormas itu juga diproses sama-sama sehingga ada penyetaraan hukum yang nyata. Ini kami lihat bentuk kejadian yang berulang, dan jangan terus terjadi sehingga harus dituntaskan dengan penegakan hukum yang fair,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda SH MH mengungkapkan sejatinya gejolak bisa diredamdengan bagaimana memanusiakan manusia Papua. Tak hanya dari memberi ruang untuk berekspresi tetapi juga memberi ruang untuk bekerja. Ia berpendapat bahwa hal ini belum sepenuhnya terjadi sehingga ketika ada isu sensitif maka isu keadilan sosial akan muncul dengan sendirinya.   Yunus menyebut bahwa yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan anak negeri sebagai pelaku pembangunan. 

“Saya melihat BUMD-BUMN, operator penerbangan, perhotelan belum memberi ruang itu kepada anak-anak Papua. Padahal bila diberi kami yakin anak-anak ini memiliki kemampuan yang sama,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya kemarin.

  Ia mencontohkan di Bandara Sentani kebanyakan yang kerja justru bukan anak-anak Papua. “Masak loading unloding, bawa mobil dalam bandara harus dari luar. Saya ingin mengatakan bahwa operator penerbangan disini gagal memanusiakan Papua. Masak driver saja didatangkan dari luar Papua seperti tak ada skill dari anak Papua,” sindirnya. 

 Yunus yang 15 tahun pernah mencicipi dunia penerbangan mengatakan bahwa wajah hal yang diungkapkan ini dulunya tidak seperti itu. Dulunya di dunia penerbangan disitu sebagian besar anak Papua tapi saat ini semua kebalikannya.

 “Lalu kapan mau bangun Papua. Bangun Papua itu bukan soal bikin jalan, jembatan, gedung tapi bagaimana membuat orang Papua bisa ikut merasa memiliki,” imbuhnya. Yunus menyinggung bahwa sebelumnya banyak perusahaan yang masuk di dalam perijinannya menyebut ingin membangun Papua. 

 Namun setelah berjalan justru sangat minim anak Papua dilibatkan. “Saya yakin bila ini   terjawab paling tidak gejolak sosial kemarin tidak akan seperti ini,” imbuhnya. Namun Yunus juga tak menampik jika saat ini banyak anak-anak Papua  yang hidup dengan ketergantungan. Belum memiliki jiwa juang untuk hidup di atas kaki sendiri. Masih bergantung pada saudara, pejabat  maupun orang lain.

 “Ini yang ikut saya kritisi bagaimana  kita harus bisa mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Sebagian besar anak-anak di perkotaan hidup dari ketergantungan sehingga kita sulit mandiri dan tak bisa merdeka dalam banyak hal,” bebernya. (ade/gin)

 “Ketika masih bergantung paga kaki orang lain, itu sulit untuk mandiri sehingga saya pikir jangan terus menerus menyalahkan orang pusat, menyalahkan negara sebab selama ini sebagian besar kami hidupnya ketergantungan, padahal ada juga yang hidup dengan kegigihan dan mampu berdiri,” pungkasnya. (ade)

 (ade/gin)

Wonda: “Manusiakan Manusia Papua”

JAYAPURA – Paguyuban Himpunan Kerukunan Jawa – Madura (HKJM) Provinsi Papua juga angkat suara terkait  insiden yang berbau rasis di Malang, Jawa Timur pekan kemarin. Pihaknya mengecam keras perbuatan tersebut karena menganggap tidak menghargai sesama mahluk ciptaan Tuhan.

 Dampak dari itu juga akhirnya terjadi keributan di Manokwari, Papua Barat serta aksi massa di Jayapura. Namun mencermati  peristiwa tersebut Ketua HKJM, Sarminanto meminta masyarakat dari berbagai lapisan untuk sama-sama menahan diri.

 Melihat secara jernih kasus perkasus sehingga  bisa ditelaah dan berfikir lebih bijak  serta dewasa dalam mensikapi kejadian maupun informasi yang beredar. Bentrok di Malang antara masyarakat dengan mahasiswa Papua kata Sarminanto patut diminimalisir agar tidak melebar. 

“Biarkan aparat yang menangani dan mengungkap semua. Kita perlu memilah dan meilih mana yang benar, mana yang baik dan kami yakin Polisi bisa menyelesaikan ini,” katanya dalam rilis, Senin (19/8). 

 Sebagai tokoh dan orang tua, Sarminanto juga meminta agar kasus ini jangan dipanas-panasi, dimanfaatkan atau bahkan dijadikan peluang untuk kepentingan tertentu sebab siapapun dia pasti tak terima dikatai berbau rasis. 

“Saya pikir kita sama-sama merindukan kedamaian dan setiap masalah pasti ada jalan keluar, tinggal bagaimana berfikir bijak merespon berbagai informasi yang berkembang,” pungkasnya.  

Sementara Yulianto SH MH dari divisi hukum HKJM  menyampaikan perlu ada advokasi hukum dari Pemda Papua terhadap mahasiswa Papua di Malang.  Menurutnya hukum  harus ditegakkan dan aparat juga harus netral.

 “Sehingga siapapun yang melakukan tindakan hukum, baik dari mahasiswa maupun pihak Ormas itu juga diproses sama-sama sehingga ada penyetaraan hukum yang nyata. Ini kami lihat bentuk kejadian yang berulang, dan jangan terus terjadi sehingga harus dituntaskan dengan penegakan hukum yang fair,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda SH MH mengungkapkan sejatinya gejolak bisa diredamdengan bagaimana memanusiakan manusia Papua. Tak hanya dari memberi ruang untuk berekspresi tetapi juga memberi ruang untuk bekerja. Ia berpendapat bahwa hal ini belum sepenuhnya terjadi sehingga ketika ada isu sensitif maka isu keadilan sosial akan muncul dengan sendirinya.   Yunus menyebut bahwa yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan anak negeri sebagai pelaku pembangunan. 

“Saya melihat BUMD-BUMN, operator penerbangan, perhotelan belum memberi ruang itu kepada anak-anak Papua. Padahal bila diberi kami yakin anak-anak ini memiliki kemampuan yang sama,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya kemarin.

  Ia mencontohkan di Bandara Sentani kebanyakan yang kerja justru bukan anak-anak Papua. “Masak loading unloding, bawa mobil dalam bandara harus dari luar. Saya ingin mengatakan bahwa operator penerbangan disini gagal memanusiakan Papua. Masak driver saja didatangkan dari luar Papua seperti tak ada skill dari anak Papua,” sindirnya. 

 Yunus yang 15 tahun pernah mencicipi dunia penerbangan mengatakan bahwa wajah hal yang diungkapkan ini dulunya tidak seperti itu. Dulunya di dunia penerbangan disitu sebagian besar anak Papua tapi saat ini semua kebalikannya.

 “Lalu kapan mau bangun Papua. Bangun Papua itu bukan soal bikin jalan, jembatan, gedung tapi bagaimana membuat orang Papua bisa ikut merasa memiliki,” imbuhnya. Yunus menyinggung bahwa sebelumnya banyak perusahaan yang masuk di dalam perijinannya menyebut ingin membangun Papua. 

 Namun setelah berjalan justru sangat minim anak Papua dilibatkan. “Saya yakin bila ini   terjawab paling tidak gejolak sosial kemarin tidak akan seperti ini,” imbuhnya. Namun Yunus juga tak menampik jika saat ini banyak anak-anak Papua  yang hidup dengan ketergantungan. Belum memiliki jiwa juang untuk hidup di atas kaki sendiri. Masih bergantung pada saudara, pejabat  maupun orang lain.

 “Ini yang ikut saya kritisi bagaimana  kita harus bisa mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Sebagian besar anak-anak di perkotaan hidup dari ketergantungan sehingga kita sulit mandiri dan tak bisa merdeka dalam banyak hal,” bebernya. (ade/gin)

 “Ketika masih bergantung paga kaki orang lain, itu sulit untuk mandiri sehingga saya pikir jangan terus menerus menyalahkan orang pusat, menyalahkan negara sebab selama ini sebagian besar kami hidupnya ketergantungan, padahal ada juga yang hidup dengan kegigihan dan mampu berdiri,” pungkasnya. (ade)

 (ade/gin)