JAYAPURA-Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri berencana menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat Papua, baik melalui jalur darat maupun laut.
Menanggapi hal tersebut, Plt. General Manager Pelni Cabang Jayapura, Faizal, menyatakan bahwa pihaknya telah mendengar informasi mengenai rencana program tersebut. Namun secara teknis, Pelni Jayapura masih menunggu petunjuk resmi dari pusat.
“Kami belum mengetahui teknisnya, seperti persyaratan, rute yang akan dilayani, kuota, maupun jadwal keberangkatan. Biasanya program seperti ini langsung ditangani Kementerian Perhubungan dan Pelni Pusat, seperti saat mudik Lebaran tahun lalu,” ujar Faizal, Selasa (18/11).
Faizal menjelaskan bahwa untuk memastikan kesiapan pelaksanaan mudik gratis Nataru melalui kapal Pelni, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Perhubungan, Pelni Pusat, dan Pemerintah Provinsi Papua.
Pelni Jayapura akan menindaklanjuti seluruh hasil koordinasi tersebut setelah menerima instruksi resmi. “Apakah nantinya menggunakan kapal Pelni atau kapal perintis, dan apakah rutenya hanya intra-Papua, semuanya masih harus dibahas. Sampai saat ini kami belum menerima instruksi apa pun,” katanya.
JAYAPURA-Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri berencana menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat Papua, baik melalui jalur darat maupun laut.
Menanggapi hal tersebut, Plt. General Manager Pelni Cabang Jayapura, Faizal, menyatakan bahwa pihaknya telah mendengar informasi mengenai rencana program tersebut. Namun secara teknis, Pelni Jayapura masih menunggu petunjuk resmi dari pusat.
“Kami belum mengetahui teknisnya, seperti persyaratan, rute yang akan dilayani, kuota, maupun jadwal keberangkatan. Biasanya program seperti ini langsung ditangani Kementerian Perhubungan dan Pelni Pusat, seperti saat mudik Lebaran tahun lalu,” ujar Faizal, Selasa (18/11).
Faizal menjelaskan bahwa untuk memastikan kesiapan pelaksanaan mudik gratis Nataru melalui kapal Pelni, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Perhubungan, Pelni Pusat, dan Pemerintah Provinsi Papua.
Pelni Jayapura akan menindaklanjuti seluruh hasil koordinasi tersebut setelah menerima instruksi resmi. “Apakah nantinya menggunakan kapal Pelni atau kapal perintis, dan apakah rutenya hanya intra-Papua, semuanya masih harus dibahas. Sampai saat ini kami belum menerima instruksi apa pun,” katanya.
