JAYAPURA – Perang argumen soal pendidikan gratis di Jayapura terus menghangat. Setelah Jhony Banua Rouw selaku paslon walikota nomor urut 02 pengusung program tersebut menyatakan bisa dilakukan, ternyata ini kembali dibantah. Adalah Boy Markus Dawir atau paslon 03 yang memang getol mengupas bahwa pendidikan gratis belum bisa diterapkan.
Iapun meminta masyarakat lebih jeli terkait program ini. “Saya pikir paslon yang sudah pernah menjabat sudah paham namun pura – pura tidak tahu dan menjajikan sesuatu yang sulit dilakukan. Jika mengatakan membutuhkan Rp 98 miliar itu untuk berapa anak sebab data BPS itu bukan 57.744 siswa tapi 92 ribu siswa,” kata Boy Dawir, Senin (18/11).
Artinya masih ada selisih sekitar 35 ribu siswa lagi yang harus dibiayai. Boy mencecar dimana jika gratis lalu yang 35 ribu ini bagaimana?. “Lalu darimana bisa mendapat angka Rp 1,7 juta. Pertanyaannya apakah masuk sekolah di Kalam Kudus bisa dengan Rp 1,7 juta. Atau di SMA N 2 Jayapura bisa Rp1,7 juta?,” sindirnya.
 “Kalau saya Rp 5 juta ini untuk satu tahun yang mengakomodir biaya masuk sekolah, buku, pakaian, uang meja kursi maupun guru honor jadi saya pikir ini lebih masuk akal. Tim kami menghitung Rp 6 juta tapi kami rata – ratakan menjadi Rp 5 juta,” papar BMD.
Kemudian jika harus digratiskan semua artinya menurut Boy Dawir pada tahun 2025 semua anak akan sekolah dan semua digratiskan. Anak usia sekolah dari 5 hingga 19 tahun sesuai data BPS Papua tahun 2023 dan tahun 2024 dipastikan lebih naik. “Harus bertanggungjawab bahwa 92 ribu anak itu harus sekolah di 2025, bukan 57.744 siswa. Saya pikir jangan lakukan pembodohan untuk masyarakat di kota,” imbuhnya.
JAYAPURA – Perang argumen soal pendidikan gratis di Jayapura terus menghangat. Setelah Jhony Banua Rouw selaku paslon walikota nomor urut 02 pengusung program tersebut menyatakan bisa dilakukan, ternyata ini kembali dibantah. Adalah Boy Markus Dawir atau paslon 03 yang memang getol mengupas bahwa pendidikan gratis belum bisa diterapkan.
Iapun meminta masyarakat lebih jeli terkait program ini. “Saya pikir paslon yang sudah pernah menjabat sudah paham namun pura – pura tidak tahu dan menjajikan sesuatu yang sulit dilakukan. Jika mengatakan membutuhkan Rp 98 miliar itu untuk berapa anak sebab data BPS itu bukan 57.744 siswa tapi 92 ribu siswa,” kata Boy Dawir, Senin (18/11).
Artinya masih ada selisih sekitar 35 ribu siswa lagi yang harus dibiayai. Boy mencecar dimana jika gratis lalu yang 35 ribu ini bagaimana?. “Lalu darimana bisa mendapat angka Rp 1,7 juta. Pertanyaannya apakah masuk sekolah di Kalam Kudus bisa dengan Rp 1,7 juta. Atau di SMA N 2 Jayapura bisa Rp1,7 juta?,” sindirnya.
 “Kalau saya Rp 5 juta ini untuk satu tahun yang mengakomodir biaya masuk sekolah, buku, pakaian, uang meja kursi maupun guru honor jadi saya pikir ini lebih masuk akal. Tim kami menghitung Rp 6 juta tapi kami rata – ratakan menjadi Rp 5 juta,” papar BMD.
Kemudian jika harus digratiskan semua artinya menurut Boy Dawir pada tahun 2025 semua anak akan sekolah dan semua digratiskan. Anak usia sekolah dari 5 hingga 19 tahun sesuai data BPS Papua tahun 2023 dan tahun 2024 dipastikan lebih naik. “Harus bertanggungjawab bahwa 92 ribu anak itu harus sekolah di 2025, bukan 57.744 siswa. Saya pikir jangan lakukan pembodohan untuk masyarakat di kota,” imbuhnya.
