JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda, mengakui bahwa perihal honorer, belum ada perubahan signifikan dari progres yang dilakukan. Kata Wenda, beberapa kali pihaknya mengagendakan rapat, namun terbentur dengan agenda pemerintahan lainnya.
“Seperti yang lalu. Tidak ada perubahan. Kami rencana mau rapat hari Jumat lalu, tapi ada agendanya berbenturan dengan agenda DPRP, sehingga tunda di hari ini (kemarin) dan hari inipun kita ada rapat lagi,” ungkap Nicolaus Wenda, Senin (19/10) kemarin.
Wenda menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Pj Sekda Papua untuk mengagendakan rapat guna membahas perihal honorer Papua sebagaimana tindaklanjut dari pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Saya dan Pak Sekda sampaikan, kita cari waktu yang pas untuk rapat menyelesaikan persoalan ini. Karena waktu kami sudah sempit. Di minggu ke-dua November itu sudah harus diselesaikan dan itu sudah harus ada di Menpan (datanya),” jelasnya.
Oleh karenanya, data Pemprov yang telah diverifikasi dan divalidasi yang lalu, sampai sekarang belum diselesaikan.
“Kami, tim yang dibentuk, mau rapat dulu terkait dengan penyusunannya. Karena penyusunan itu berdasarkan kebutuhan di OPD masing-masing. Soal data, (dari pemerintah kabupaten/kota) akan disampaikan ke pemerintah provinsi. Tapi hampir rata-rata pemerintah kabupaten/kota belum selesai pendataan,” tambahnya.
“Artinya, mereka sudah mulai kerja, tapi belum selesai. Sedangkan kami di tingkat provinsi akan rapat dulu baru kemudian menyusun kebutuhan,” pungkasnya. (gr/wen)
