-Semua Salah Pemerintah-
JAYAPURA – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi menanggapi gemuruhya seruan Papua Merdeka atau kata Refrendum dalam masa kasi yang berlangsung di Kota Jayapura dan sekitarnya, Senin (19/8).
Katanya, Idiologi Papua Merdeka sampai hari ini masi tergambar jelas di benak masyarakat Papua, dan terkait hal tersebut tidak serta merta masyarakat dipersalahkan namun pemerintahlah yang harus bertangung atas persolan tersebut.
“jika ideologi ini belum juga hilang maka bisa disimpulkan bahwa pemerintah belum berhasil mengindonesiakan orang Papua, inilah hal yang perlu dipahami dan bukan salah masyarakat,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos di Tanah Hitam, Senin (19/8).
Bagi George Awi, teriakan Papua merdeka dari masyarakat merupakan sebuah ekspresi ketidak puasan dalam hal ini pemerintah belum berhasil mengindonesiakan orang Papua dan juga menjadi bukti salah kiprah pembangunan di Papua yang difokuskan ke pembangunan infrastruktur saja.
“salah satu contohnya saja adalah Otsus yang saat ini sudah mau berakhir, tapi tidak pernah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berani mengorek peredaran Otsus tersebut dan buktinya juga sampai hari ini masyarakat tidak merasakan kesejahteraan atas otsus tersebut,”jelasnya.
Dirinya menyampaikan bahwa jika masyarakat Papua sejahtera maka yakni dan percaya kata referendum tersebut tidak akan muncul, namun sebaliknya saat ini kata tersebut sering terdengar dan pemerintah harus bisa melihat apa sebanarnya yang terjadi, dan kenapa masyarakat selalu mengkespresikan hal tersebut.
“selama ini orang Papua selalu bicara merdeka, lalu hal ini kenapa terjadi? ini perlu kita telusuri dan pelajari sehingga yang disebutkan oleh orang Papua tersebut dalam kasannya bukan berarti ditungangi kelompok separatis namun akumulasi atas ketidak berhasilan pemerintah mengindonesiakan orang Papua,”bebernya.
Awi juga mengajak kepada tokoh-tokoh dan sebagai Pemerintah Daerah untuk mengintropeksi diri, mungkin strategi pembangunan yang dilakukan selama ini kurang tepat dalam hal ini tidak menyentuh masyarakat Papua.
“ini memang fakta bahwa pembangunan di Papua tidak berhasil mensejahterakan masyarakat Papua salah satunya Otsus, untuk itu pemerintah harus jujur dan terbuka untuk intropeksi diri,”tutupnya.(kim/gin).
