JAYAPURA-Direktur Utama PT. Air Minum Jayapura (AMJ) Robongholo Nanwani Dr. H. Entis Sutisna, SE, MM, CGRM kecewa karena pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sambungan Rumah (SR) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditunda hingga tahun anggaran 2025.
Penundaan tersebut diketahui dari surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang menindaklanjuti Inpres Nomor 1 tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, memberitahukan bahwa penundaan pekerjaan SPAM hingga tahun anggaran 2025.
Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran di mana dari total 165 paket kontraktual tender oleh BP2JK Ditjen Bina Konstruksi, 49 paket di antaranya telah dilanjutkan proses tender dan tersedia anggarannya pada DIPA. Sementara untuk 116 paket lainnya tidak tersedia anggaran dan masih dalam proses tender, yang rencananya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2025.
“Pembangunan SPAM di Distrik Muara Tami sudah diusulkan sebanyak 2.000 sambungan rumah, upaya yang dilakukan PT. Air Minum Jayapura mulai proses pembuatan DED, survei peminatan pelanggan, pemasangan sticker calon penerima bantuan air bersih, koordinasi lintas OPD pemerintah daerah seperti inspektorat, Dinas PUPR dan Bapenda tentu sangat menyita waktu, tenaga dan pemikiran.”ungkap Direktur Utama PT. Air Minum Jayapura Dr. H. Entis Sutisna, SE, MM, CGRM di ruang kerjanya, Selasa (17/9,
“ Ini adalah menunjukkan kegagalan pemerintah pusat dalam menyikapi aspirasi dan keinginan masyarakat Papua, terkhusus di Kota Jayapura, dalam memperoleh layanan air bersih,” lanjutnya.
Direktur Utama PT AMJ ini juga mengkritik perencanaan Kementerian PUPR yang dinilai tidak mampu mewujudkan Inpres Nomor 1 tahun 2024. Akibat dari pembatalan atau penundaan pembangunan SPAM di Kota Jayapura, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama kepada BUMD Air Minum PT. Air Minum Jayapura selaku penanggung jawab pembangunan SPAM.
Penundaan itu dikhawatirkan akan berpengaruh saat peralihan kekuasaan, di mana pada bulan Oktober 2024 akan berlangsung pergantian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia antara Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
“Dalam surat yang kami peroleh menunjukkan ketidakpastian dalam hal waktu realisasi, karena menyangkut peralihan pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, akan mempengaruhi Inpres Nomor 1 tahun 2024 ke depannya, bagi BUMD Air Minum yang besar bisa menggunakan dana internal perusahaan maupun pemerintah daerah, namun bagi BUMD Air Minum yang kecil yang terbatas dana sangat sulit mewujudkan pembangunan SPAM yang tertunda ini,” tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos