Tugas Berat bagi PDRI Perjuangkan Gaji Para Dosen
JAYAPURA- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persaudaran Dosen Republik Indonesia (PDRI) Papua resmi dilantik Ketua Umum PP PDRI hari ini, Kamis (18/06) secara daring kamis (18/6) kemarin.
Ketua Umum DP PDRI Pusat Dr. Ahmad Zakiyuddin S.IP., M.I.Kom menjelaskan bahwa PDRI dibentuk niat awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Masalah dosen dari berbagai wilayah di Indonesia antara lain gaji di PTS mayoritas di bawah UMR. “Ada sekitar 4000 lebih Perguruan Tinggi (PT) dan mayoritas di bawah UMR. Ini tugas yang cukup berat untuk kita semua untuk memperjuangkan dosen,” tegasnya.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua Papua Barat Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., Med. TEFL., M.Phil menyambut baik PDRI Papua. Baginya ini merupakan satu momentum bangkitnya dosen-dosen di Provinsi Papua untuk bersama-sama mengatasi berbagai hal yang dihadapi dosen, baik profesionalisme maupun kesejahteraan dosen yang ada di Papua.
“Persoalan di Papua dan Papua Barat kita hadapi persoalan yang serius. Data-data yang bisa saya sampaikan, angka partisipasi pendidikan 11 persen. Usia PT ada 500.000 orang. Hanya 45 ribu mahasiswa berada di PT,” katanya.
Berdasar sensus tentang profil mahasiswa Papua dan Papua Barat, terangnya, 60 ribu mahasiswa terdaftar di pangkalan data PT. 38 persen yaitu 23 ribu mahasiswa yang kuliah, 37 ribu mahasiswa tidak kuliah tahun lalu.
Dengan kondisi seperti ini maka pemerintah perlu intervensi dengan penguatan terhadap PTN dan PTS, karena UU menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan.” Mofu juga mengingatkan pentingnya alokasi dana OTSUS bagi PTN dan PTS di Papua untuk mengatasi persoalan kualitas PT dan kesejahteraan dosen.
Mengacu penjelasan Mofu, di Provinsi Papua dan Papua Barat ada 69 Perguruan Tinggi (PT) baik negeri atau swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu 3 PTN dan 47 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Papua, 2 PTN dan 18 PTS Papua Barat. Belum terhitung PT lain di bawah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait, ST, M.Si. yang hadir memberi dukungan penuh pada PDRI Papua. “Sebenarnya dari 47 PTS ada yang hampir kolaps sampai hari ini. Jika ortu mahasiswa tidak bisa membiayai, maka akan menjadi masalah. Disisi lain kita dituntut kecepatan TIK untuk meningkatkan banyak aspek penyelenggaraan pendidikan. Karena itu PR bagi PDRI untuk memacu sejalan dengan perkembangan,” katanya.
Ketua Umum Dewan Pengurus PDRI Wilayah Papua Periode Tahun 2020-2025 Dr. Indah Sulistiani, SE., M.I.Kom., menjelaskan bahwa asosiasi profesi PDRI menjadi salah satu alternatif dalam upaya membangun jejaring kerjasama, yang terintegrasi bagi dosen dalam meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kesejahteraan dosen.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Umum DP PDRI Dr. Endang Samsul Arifin (Wakil Ketua Umum), menjelaskan bahwa PDRI ada di 25 provinsi, dan belum mencapai 10 di tingkat kabupaten/kota. Organisasi PDRI bersifat terbuka, lintas agama, kesukuan, etnis, dsb. PDRI selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan LLDIKTI di beberapa tempat. (humas PDRI/wen)
