alexametrics
31.7 C
Jayapura
Tuesday, June 21, 2022

Perketat Pengamanan Pejabat Pusat yang Berkunjung ke Papua

Israil Ilolu ( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

Pemprov Ogah Kecolongan Seperti yang Terjadi di Banten  

JAYAPURA- Pasca penikaman terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto, di Pandeglang, Banten pekan lalu menjadi pelajaran berharga bagi tiap-tiap daerah. Artinya daerah yang dikunjungi tak mau mengambil risiko sedikitpun untuk mengamankan pejabat negara, termasuk di Papua. 

 Ya, di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, tercatat sudah lebih dari tujuh kali berkunjung ke Tanah Papua, apalagi para menteri dan para pejabat eselon satu, eselon dua di kementrian sudah pasti sering berkunjung ke Papua. 

 Karena itu Pemprov Papua melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Papua, Israil Ilolu menegaskan bahwa pengawalan dan pengamanan terhadap pejabat negara tingkat pusat, seperti halnya menteri maupun deputi, akan ditingkatkan lebih ketat lagi. 

Baca Juga :  Sempat Tertunda karena Pandemi, 10 Peserta Umrah Diberangkatkan 

“Artinya, kami mencegah sehingga kejadian yang terjadi di Pandeglang, Banten, itu tidak terjadi di Papua. Memang, pasca kejadian tersebut, belum ada pejabat pusat ke Papua. Namun, ketika nantinya ada kunjungan menteri atau deputi kementerian/lembaga ke Jayapura atau ke Papua pada umumnya, maka kami akan meningkatkan pengamanan yang lebih ketat,” sebut Israil Ilolu kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/10) kemarin.

Selama ini, sambung Ilolu, pejabat kementerian/lembaga yang berkunjung ke Papua mendapat pengawalan yang sesuai dengan standar. Namun, di sisi lain, pihak Kepolisian di Papua dinilai selalu siap siaga, terlebih dalam memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat pusat yang berkunjung ke Papua.

“Ke depannya, koordinasi antara Pemprov dan Kepolisian akan dilakukan kala Papua mendapat kunjungan menteri atau deputi kementerian/lembaga. Kami, khususnya Bagian Protokol akan intens membangun koordinasi dengan pihak Kepolisian apabila ada kunjungan dari pemerintah pusat ke Papua,” pungkasnya. (gr/wen)

Baca Juga :  Jika Tak Mau Merawat, Jangan Menyakiti
Israil Ilolu ( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

Pemprov Ogah Kecolongan Seperti yang Terjadi di Banten  

JAYAPURA- Pasca penikaman terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto, di Pandeglang, Banten pekan lalu menjadi pelajaran berharga bagi tiap-tiap daerah. Artinya daerah yang dikunjungi tak mau mengambil risiko sedikitpun untuk mengamankan pejabat negara, termasuk di Papua. 

 Ya, di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, tercatat sudah lebih dari tujuh kali berkunjung ke Tanah Papua, apalagi para menteri dan para pejabat eselon satu, eselon dua di kementrian sudah pasti sering berkunjung ke Papua. 

 Karena itu Pemprov Papua melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Papua, Israil Ilolu menegaskan bahwa pengawalan dan pengamanan terhadap pejabat negara tingkat pusat, seperti halnya menteri maupun deputi, akan ditingkatkan lebih ketat lagi. 

Baca Juga :  Parkir di Pantai Hamadi Akan Dikelola Bersama

“Artinya, kami mencegah sehingga kejadian yang terjadi di Pandeglang, Banten, itu tidak terjadi di Papua. Memang, pasca kejadian tersebut, belum ada pejabat pusat ke Papua. Namun, ketika nantinya ada kunjungan menteri atau deputi kementerian/lembaga ke Jayapura atau ke Papua pada umumnya, maka kami akan meningkatkan pengamanan yang lebih ketat,” sebut Israil Ilolu kepada Cenderawasih Pos, Selasa (16/10) kemarin.

Selama ini, sambung Ilolu, pejabat kementerian/lembaga yang berkunjung ke Papua mendapat pengawalan yang sesuai dengan standar. Namun, di sisi lain, pihak Kepolisian di Papua dinilai selalu siap siaga, terlebih dalam memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap pejabat pusat yang berkunjung ke Papua.

“Ke depannya, koordinasi antara Pemprov dan Kepolisian akan dilakukan kala Papua mendapat kunjungan menteri atau deputi kementerian/lembaga. Kami, khususnya Bagian Protokol akan intens membangun koordinasi dengan pihak Kepolisian apabila ada kunjungan dari pemerintah pusat ke Papua,” pungkasnya. (gr/wen)

Baca Juga :  Relaksasi, Masyarakat Mulai Penuhi Pantai Hamadi dan Holtekamp

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/