Friday, March 29, 2024
25.7 C
Jayapura

Sebaiknya Fokus Bangun Daerah

Dok/cepos Yunus Wonda

Yunus Wonda : Jika Waktunya Mekar, Tak Ada yang Menghalangi

JAYAPURA – Salah satu dari 10 poin yang diminta dalam pertemuan 61 tokoh Papua  dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di istana negara adalah pemekaran. Dan dari hasil pertemuan ini presiden memberi lampu hijau soal itu.  Terkait pemekaran tersebut Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda memberi respon bahwa jika berbicara pemekaran akan lebih baik jika kepala daerah memikirkan bagaimana mengurus daerahnya masing-masing. 

 Yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan prima, keadilan dalam pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Akan lebih baik jika ini diwujudkan lebih dulu dibanding memikirkan sesuatu yang besar akhirnya pekerjaan rumah ikut terbengkalai. “Tidak ada yang salah dari permintaan pemekaran tapi ini akan tepat ketika memang kondisi sudah memungkinkan. Ketika pembangunan sudah berkeadilan, ada sesuatu yang memang tak bisa dibendung semisal jumlah penduduk maupun sumber daya alam yang memang harus terkelola secara baik dan berkearifan,” kata Yunus Wonda melalui ponselnya pekan kemarin. 

Baca Juga :  Wali Kota: Uang Sanksi Masker Masuk ke Kas Daerah

 Nah bila ini sudah terwujud paling tidak manfaat dari pemekaran tersebut juga akan menjadi tepat. Lalu dalam mengusulkan pemekaran sebaiknya dengan melihat Sumber Daya Manusia yang ada. SDM untuk mengelola provinsi dan jumlah yang dibutuhkan tak sedikit. Jangan sampai muncul pemekaran baru dan membuka lapangan pekerjaan kemudian diisi oleh orang dari provinsi lain yang notabene bukan anak negeri sendiri hingga akhirnya kalah bersaing kemudian muncullah konflik baru. “Ini juga perlu dipertimbangkan, kondisi sosial masyarakat,” beber Yunus.

 Lainnya, politisi senior Partai Demokrat ini menambahkan bahwa pemekaran harus mempertimbangkan banyak aspek dan bukan sekedar disetujui presiden melainkan ada mekanismenya. “Jadi pendapat kami akan lebih baik kita fokus membangun daerah sesuai mandat rakyat, kalaupun nanti harus mekar dan memang sudah waktunya maka tak ada yang bisa mengahlangi. Ia akan mekar dengan sendirinya lewat semangat yang sama,” imbuh Yunus. (ade/wen) 

Baca Juga :  Pergantian Puluhan Pejabat Eselon Perlu Prioritaskan Tabi – Saireri
Dok/cepos Yunus Wonda

Yunus Wonda : Jika Waktunya Mekar, Tak Ada yang Menghalangi

JAYAPURA – Salah satu dari 10 poin yang diminta dalam pertemuan 61 tokoh Papua  dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di istana negara adalah pemekaran. Dan dari hasil pertemuan ini presiden memberi lampu hijau soal itu.  Terkait pemekaran tersebut Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda memberi respon bahwa jika berbicara pemekaran akan lebih baik jika kepala daerah memikirkan bagaimana mengurus daerahnya masing-masing. 

 Yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan prima, keadilan dalam pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Akan lebih baik jika ini diwujudkan lebih dulu dibanding memikirkan sesuatu yang besar akhirnya pekerjaan rumah ikut terbengkalai. “Tidak ada yang salah dari permintaan pemekaran tapi ini akan tepat ketika memang kondisi sudah memungkinkan. Ketika pembangunan sudah berkeadilan, ada sesuatu yang memang tak bisa dibendung semisal jumlah penduduk maupun sumber daya alam yang memang harus terkelola secara baik dan berkearifan,” kata Yunus Wonda melalui ponselnya pekan kemarin. 

Baca Juga :  Jika Kepala Kampung Terbukti Korupsi, Proses Saja!

 Nah bila ini sudah terwujud paling tidak manfaat dari pemekaran tersebut juga akan menjadi tepat. Lalu dalam mengusulkan pemekaran sebaiknya dengan melihat Sumber Daya Manusia yang ada. SDM untuk mengelola provinsi dan jumlah yang dibutuhkan tak sedikit. Jangan sampai muncul pemekaran baru dan membuka lapangan pekerjaan kemudian diisi oleh orang dari provinsi lain yang notabene bukan anak negeri sendiri hingga akhirnya kalah bersaing kemudian muncullah konflik baru. “Ini juga perlu dipertimbangkan, kondisi sosial masyarakat,” beber Yunus.

 Lainnya, politisi senior Partai Demokrat ini menambahkan bahwa pemekaran harus mempertimbangkan banyak aspek dan bukan sekedar disetujui presiden melainkan ada mekanismenya. “Jadi pendapat kami akan lebih baik kita fokus membangun daerah sesuai mandat rakyat, kalaupun nanti harus mekar dan memang sudah waktunya maka tak ada yang bisa mengahlangi. Ia akan mekar dengan sendirinya lewat semangat yang sama,” imbuh Yunus. (ade/wen) 

Baca Juga :  Wali Kota: Uang Sanksi Masker Masuk ke Kas Daerah

Berita Terbaru

Artikel Lainnya