JAYAPURA-Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey berupaya agar bendungan Tami dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya ikan air tawar, termasuk pengembangan sektor perkebunan.
Namun demikian, saat ini bendungan Tami ini belum dimaksimalkan. Kemudian kewenangan pemeliharaanya ada di kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Menyangkut masalah pengelolaan Bendungan Tami yang ada di Koya Timur, itu juga menjadi masalah karena itu ada kewenangan di Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Papua,”ujarnya.
Menurut Frans Pekey, perlu dipikirkan bagaimana pengelolaannya, termasuk perawatannya ke depan. Supaya kemudian bisa dialiri menjadi irigasi, untuk bisa digunakan oleh masyarakat, baik untuk pertanian juga untuk pengembangan sektor perikanan air tawar termasuk perkebunan.
“Meskipun luas lahannya semakin berkurang, tetapi yang ada itu kita pertahankan. Sehingga supply terhadap bahan pangan holtikultura bisa dari Koya barat dan Koya Timur menjadi daerah produksi,” harapnya.
Dia mengatakan mengenai persoalan yang terjadi di Bendungan Tami, sudah sampaikan pada pemerintah pusat terutama Kementerian PUPR. Di mana saat ini persoalannya karena ada banyak sedimentasi yang ada di kawasan Bendungan ini.
Kemudian yang terpenting adalah biaya pengelolaan pemeliharaan bendungan tersebut yang harus menjadi perhatian dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Dalam rapat itu saya sampaikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan Bendungan Tami. Karena banyak sekali sedimen dan juga belum dilakukan pemeliharaan dengan baik. Sehingga ketika banjir air kembali ke wilayah Keerom.
Karena Bendungan itu hulunya ada di keerom. Kalau melebihi pasti akan banjir ke Koya Barat. Karena banyak sedimen pasir batu dan kayu atau material yang cukup banyak di kawasan itu,” bebernya. (roy/tri).
JAYAPURA-Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey berupaya agar bendungan Tami dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya ikan air tawar, termasuk pengembangan sektor perkebunan.
Namun demikian, saat ini bendungan Tami ini belum dimaksimalkan. Kemudian kewenangan pemeliharaanya ada di kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Menyangkut masalah pengelolaan Bendungan Tami yang ada di Koya Timur, itu juga menjadi masalah karena itu ada kewenangan di Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Papua,”ujarnya.
Menurut Frans Pekey, perlu dipikirkan bagaimana pengelolaannya, termasuk perawatannya ke depan. Supaya kemudian bisa dialiri menjadi irigasi, untuk bisa digunakan oleh masyarakat, baik untuk pertanian juga untuk pengembangan sektor perikanan air tawar termasuk perkebunan.
“Meskipun luas lahannya semakin berkurang, tetapi yang ada itu kita pertahankan. Sehingga supply terhadap bahan pangan holtikultura bisa dari Koya barat dan Koya Timur menjadi daerah produksi,” harapnya.
Dia mengatakan mengenai persoalan yang terjadi di Bendungan Tami, sudah sampaikan pada pemerintah pusat terutama Kementerian PUPR. Di mana saat ini persoalannya karena ada banyak sedimentasi yang ada di kawasan Bendungan ini.
Kemudian yang terpenting adalah biaya pengelolaan pemeliharaan bendungan tersebut yang harus menjadi perhatian dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Papua.
“Dalam rapat itu saya sampaikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan Bendungan Tami. Karena banyak sekali sedimen dan juga belum dilakukan pemeliharaan dengan baik. Sehingga ketika banjir air kembali ke wilayah Keerom.
Karena Bendungan itu hulunya ada di keerom. Kalau melebihi pasti akan banjir ke Koya Barat. Karena banyak sedimen pasir batu dan kayu atau material yang cukup banyak di kawasan itu,” bebernya. (roy/tri).
