Sunday, November 24, 2024
24.7 C
Jayapura

Pangdam Dinobatkan Jadi Bapak Asuh Stunting

JAYAPURA – Mendorong angka kecukupan gizi sekaligus untuk menjauhkan anak usia dini dari stunting, BKKBN Provinsi Papua  menobatkan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai bapak asuh stunting.

  Peran TNI diyakini sangat besar  untuk bisa ikut terlibat dalam penanganan stunting tersebut, mengingat prinsip hirarki dan komando akan lebih mudah diterapkan ke bawah. Sekretaris Utama BKKBN, Drs Tavip Agus Riyanto menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis.

   Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka. Prestasi sekolah rendah dan mereka berisiko mengalami penyakit metabolisme sehingga membatasi kontribusi optimal untuk berkarya.

   Dikatakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan amanah dan kepercayaan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat untuk mengawal dan mendorong.

“Kami sangat memahami dinamika lingkungan strategis yang membutuhkan penajaman program dan kegiatan agar lebih berhasil guna. Mempertimbangkan waktu yang tersisa untuk mencapai target 14% di tahun 2024, penurunan daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan dan pembatasan sosial di era pandemic covid-19, kontraksi APBN dan APBD menuntut kita untuk melakukan reorientasi program yang mengarah pada pencegahan lahirnya balita stunting,” jelas Tavip di Aula Toni Rompis Makodam CVII Cenderawasih, Kamis (13/10).

    Dijabarkan lagi bahwa formulasi program yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting berbasis keluarga berisiko stunting lebih memberi tekanan pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan peningkatan akses air minum serta sanitasi.

Baca Juga :  Gelap Tak Ada LPJU, Jalan Alternatif  Rawan Pemalakan

   Saat ini dikatakan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua masih berada pada 29,5 dan sejatinya pencegahan stunting bisa dilakukan dengan edukasi dan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki baduta  dan balita.

Pendampingan ini dilakukan melalui pendekatan keluarga dimana salah satunya melalui program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Pihak BKKBN juga  melaporkan bahwa salah satu kelompok BKB yang cukup aktif di Papua yaitu BKB Mimosa yang merupakan binaan Persit Kartika Chandra Kirana. Pihak BKKBN  berharap dukungan Pangdam dan juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodam XVII/Cenderawasih untuk dapat selalu memonitor, memotivasi para kader dan juga anggota kelompok BKB Mimosa khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

   Lalu pemenuhan gizi dan pelayanan kepada anak-anak beresiko stunting melalui program DASHA melalui konsep menu lokal sekaligus memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat setempat. “Kami berharap DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting dapat diimplementasikan pada kegiatan – kegiatan yang melibatkan keluarga dari anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih, seperti pada kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana,” jelas Tavip.

   Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu pendekatan program yang digunakan dalam penurunan angka stunting yaitu pentahelix. Hanya ini harus melibatkan unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat. Lalu bentuk bantuan  yang bisa diberikan adalah penyaluran dana sosial perusahaan atau CSR melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

“Bapak Asuh Anak Stunting merupakan gerakan gotong royong dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami laporkan untuk Provinsi Papua, beberapa lembaga yang telah berpartisipasi diantaranya Bank Rakyat Indonesia, dan juga Persit Kartika Kodam XVII/Cenderawasih,” imbuhnya.

Baca Juga :  Uncen Kembali Hasilkan 7 Doktor Lulusan Dalam dan Luar Negeri

BKKBN juga berterima kasih kepada jajaran Kodam XVII/Cendrawasih dimana lewat  kegiatan  TNI Manunggal Bangga Kencana kesehatan (TMKK) yang diselenggarakan sejak 1 Agustus s/d 30 September 2022,  Kodam XVII/Cenderawasih melalui Kodim 1707/Merauke terpilih masuk 6 besar dengan capaian lebih dari 100% jumlah akseptor pelayanan KB,” tambah Tavip.

   Lalu dijelaskan lagi bahwa Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) hadir untuk menyediakan platform kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting.

  “Besar harapan kami Pangdam XVII / Cenderawasih dapat memonitor pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Salah satu  diantaranya telah dilakukan oleh Persit Candra Kirana di WIlayah Kodam XVII/Cenderawasih yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mimosa, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat edukasi kepada keluarga yang memiliki Balita,” tutupnya

   Sementara Pangdam, Muhammad Saleh menyampaikan bahwa menurut Global Nutrition Report tahun 2014 lalu, Indonesia termasuk dalam 17 negara dari 117 negara yang memiliki masalah soal gizi dan salah satunya adalah stunting. Karenanya dalam rapat yang dipimpin pak Presiden Jokowi meminta agar dilakukan percepatan penurunan stunting.

   “TNI berkomitmen ikut membantu untuk mempercepat penurunan kasus stunting secara nasional. Lalu berdasar data Riset Kesehatan Daerah tahun 2018  lalu, stunting di Papua telah mencapai 33,1 persen dimana yang tertinggi berada di Kabupaten Dogiyai  dengan 57,5 persen dan ini menunjukkan stunting di Papua masih tinggi,” jelas Saleh.

   Harusnya kata dia, selama dalam kandungan, seorang anak harus diberi kecukupan gizi. “Karenanya dengan kondisi ini kami nyatakan siap membantu untuk menurunkan angka ini,” tutupnya. (ade/tri)

JAYAPURA – Mendorong angka kecukupan gizi sekaligus untuk menjauhkan anak usia dini dari stunting, BKKBN Provinsi Papua  menobatkan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai bapak asuh stunting.

  Peran TNI diyakini sangat besar  untuk bisa ikut terlibat dalam penanganan stunting tersebut, mengingat prinsip hirarki dan komando akan lebih mudah diterapkan ke bawah. Sekretaris Utama BKKBN, Drs Tavip Agus Riyanto menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis.

   Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka. Prestasi sekolah rendah dan mereka berisiko mengalami penyakit metabolisme sehingga membatasi kontribusi optimal untuk berkarya.

   Dikatakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan amanah dan kepercayaan kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat untuk mengawal dan mendorong.

“Kami sangat memahami dinamika lingkungan strategis yang membutuhkan penajaman program dan kegiatan agar lebih berhasil guna. Mempertimbangkan waktu yang tersisa untuk mencapai target 14% di tahun 2024, penurunan daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan dan pembatasan sosial di era pandemic covid-19, kontraksi APBN dan APBD menuntut kita untuk melakukan reorientasi program yang mengarah pada pencegahan lahirnya balita stunting,” jelas Tavip di Aula Toni Rompis Makodam CVII Cenderawasih, Kamis (13/10).

    Dijabarkan lagi bahwa formulasi program yang dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting berbasis keluarga berisiko stunting lebih memberi tekanan pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dan peningkatan akses air minum serta sanitasi.

Baca Juga :  Para Pedagang Diingatkan Jangan Manfaatkan Momen Natal

   Saat ini dikatakan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua masih berada pada 29,5 dan sejatinya pencegahan stunting bisa dilakukan dengan edukasi dan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki baduta  dan balita.

Pendampingan ini dilakukan melalui pendekatan keluarga dimana salah satunya melalui program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Pihak BKKBN juga  melaporkan bahwa salah satu kelompok BKB yang cukup aktif di Papua yaitu BKB Mimosa yang merupakan binaan Persit Kartika Chandra Kirana. Pihak BKKBN  berharap dukungan Pangdam dan juga Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodam XVII/Cenderawasih untuk dapat selalu memonitor, memotivasi para kader dan juga anggota kelompok BKB Mimosa khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

   Lalu pemenuhan gizi dan pelayanan kepada anak-anak beresiko stunting melalui program DASHA melalui konsep menu lokal sekaligus memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat setempat. “Kami berharap DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting dapat diimplementasikan pada kegiatan – kegiatan yang melibatkan keluarga dari anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih, seperti pada kegiatan Persit Kartika Chandra Kirana,” jelas Tavip.

   Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu pendekatan program yang digunakan dalam penurunan angka stunting yaitu pentahelix. Hanya ini harus melibatkan unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat. Lalu bentuk bantuan  yang bisa diberikan adalah penyaluran dana sosial perusahaan atau CSR melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

“Bapak Asuh Anak Stunting merupakan gerakan gotong royong dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami laporkan untuk Provinsi Papua, beberapa lembaga yang telah berpartisipasi diantaranya Bank Rakyat Indonesia, dan juga Persit Kartika Kodam XVII/Cenderawasih,” imbuhnya.

Baca Juga :  Putusan Maksimal Harus Jadi Rujukan Untuk Pelaku Sipil

BKKBN juga berterima kasih kepada jajaran Kodam XVII/Cendrawasih dimana lewat  kegiatan  TNI Manunggal Bangga Kencana kesehatan (TMKK) yang diselenggarakan sejak 1 Agustus s/d 30 September 2022,  Kodam XVII/Cenderawasih melalui Kodim 1707/Merauke terpilih masuk 6 besar dengan capaian lebih dari 100% jumlah akseptor pelayanan KB,” tambah Tavip.

   Lalu dijelaskan lagi bahwa Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) hadir untuk menyediakan platform kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting.

  “Besar harapan kami Pangdam XVII / Cenderawasih dapat memonitor pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Salah satu  diantaranya telah dilakukan oleh Persit Candra Kirana di WIlayah Kodam XVII/Cenderawasih yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Mimosa, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat edukasi kepada keluarga yang memiliki Balita,” tutupnya

   Sementara Pangdam, Muhammad Saleh menyampaikan bahwa menurut Global Nutrition Report tahun 2014 lalu, Indonesia termasuk dalam 17 negara dari 117 negara yang memiliki masalah soal gizi dan salah satunya adalah stunting. Karenanya dalam rapat yang dipimpin pak Presiden Jokowi meminta agar dilakukan percepatan penurunan stunting.

   “TNI berkomitmen ikut membantu untuk mempercepat penurunan kasus stunting secara nasional. Lalu berdasar data Riset Kesehatan Daerah tahun 2018  lalu, stunting di Papua telah mencapai 33,1 persen dimana yang tertinggi berada di Kabupaten Dogiyai  dengan 57,5 persen dan ini menunjukkan stunting di Papua masih tinggi,” jelas Saleh.

   Harusnya kata dia, selama dalam kandungan, seorang anak harus diberi kecukupan gizi. “Karenanya dengan kondisi ini kami nyatakan siap membantu untuk menurunkan angka ini,” tutupnya. (ade/tri)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutnya

Berita Terbaru

Artikel Lainnya