JAYAPURA – Wali Kota Jayapura Abisai Rollo secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Pemerintah Kota Jayapura yang menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menegaskan fokus pembangunan pada sembilan agenda prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja tahun 2027.
Wali Kota menegaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
Musrenbang menjadi sarana untuk merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan dalam jangka waktu satu tahun.
Menurutnya, melalui Musrenbang ini pemerintah daerah berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan warga Kota Jayapura.
Selain itu, aspirasi masyarakat juga dijaring melalui reses Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura sebagai lembaga representasi rakyat. “Melalui forum Musrenbang ini kita ingin memastikan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan penyederhanaan berbagai program pembangunan, sehingga program yang disepakati benar-benar menjadi prioritas daerah yang pro rakyat,” ujar Wali Kota saat buka Musrembang di Aula GSG, Kamis (13/3).
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan, yaitu pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan serta penguatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penguatan sektor UMKM dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat miskin serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Agenda lainnya adalah percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pemantapan ekosistem sosial dan kehidupan keagamaan serta kerukunan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi serta transformasi digital.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam menyusun program pembangunan tetap mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan Renja OPD, sehingga dapat menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang berkualitas dan tepat sasaran.
Ia mengakui bahwa kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan karena Pemerintah Kota Jayapura masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagian besar bersumber dari sektor perdagangan dan jasa.
