JAYAPURA-Panitia Kerja (Panja) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jayapura, yang diketuai oleh Yoan Alferdo Wambitman mengajukan sejumlah usulan dan saran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura.
Sejumlah rekomemdnasi tersebut diantaranya ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Dimana Panja LKPJ ini, meminta BOSDA perlu dievaluasi penyaluranya bersama perbankan dan juga dilakukan pengawasan terkait pengunaannya.
Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
Panja LKP juga memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan, berkaitan dengan pembangunan lanjutan Puskesmas Waena. “Kami minta pembangunan Puskesmas Waena harus diselesaikan tahun 2024 ini,”tegas Alferdo Wambitman selaku ketua Panja LKPJ saat membaca Hasil Rapat Panja Pada Rapat Paripurna Penutupan Sidang LKPJ Walikota tahun anggaran 2023 di DPRD, Selasa (7/5) lalu.
Tidak hanya itu, Panja LKPJ juga mengusulkan agar Dinkes Kota segera melakukan kajian dan Analisis beban kerja di Puskesmas Koya Barat. Termasuk menambah puskesmas baru di Distrik Muara Tami, mengingat beberapa pustu yang ada tidak melakukan pelayanan.
Khusus Rumah Sakit Ramela perlu dukungan anggaran yang cukup dalam hal melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Jayapura terlebih khusus OAP Port Numbay dan Orang Asli Papua. “Kami juga mengharapkan agar Dinkes Kota Jayapura dapat memerhatikan terkait penyaluran honor tenaga kesehatan,” ujarnya
OPD lain yang dibei rekomendasi adalah Dinas PUPR, dimana Panja LKPJ mengharapkan agar pembangunan multi years yang belum terselesaikan agar bisa diselesaikan sehingga tidak lagi membebani APBD.
Kemudkan Dinas PUPR perlu memperhatikan system drainase yang belum terintegrasi seperti saluran primer, sekunder, dan tersier dengan baik dan perlu memperhatikan intensitas pemeliharaan drainase atas tingginya endapan sendimen dan sampah yang mengakibatkan genangan air bahkan banjir di Kota Jayapura.
Dinas PUPR Kota Jayapura juga diminta melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait dengan peningkatan jalan dan penataan trotoar yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dapat mempengaruhi buruknya wajah Kota Jayapura.
Tidak hanya itu Dinas PUPR juga harus memperhatikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tidak beroperasi pada beberapa titik di wilayah Kota Jayapura sehingga tidak menyebabkan kondisi gelap saat malam hari.
“Kami mengharapkan Dinas PUPR perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini,” tandas Yoan Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga juga beberapa rekomendasi diajukan oleh panja LKPJ untuk progam di tahun yang akan datang. Beberapa diantaranya terkait dana hibah untuk KNPI Kota Jayapura dan organisasi kepemudaan lainya perlu dievaluasi kembali untuk pertangung jawaban serta kerja-kerja organisasi kepemudaan dalam hal mendukung kerja Pemerintah Kota Jayapura.
“Aset olah raga yang dapat menambah PAD Kota Jayapura perlu menjadi perhatian,” tegasnya (rel/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
