Monday, September 29, 2025
22.2 C
Jayapura

Perlu Didorong Provinsi Papua Tengah, Selatan dan Pegunungan Tengah

Anggota Komisi IV DPR Papua

JAYAPURA – Satu usulan menarik disampaikan salah satu anggota Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup terkait maraknya usulan pemekaran provinsi di  tanah Papua. Ia menyebut nama Papua jangan pernah dihapus atau dirubah dari peta Tanah Papua. Papua tetap menggunakan nama Papua sedangkan yang perlu didorong adalah lahirnya Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah. 

 Ini menurutnya bisa menjadi solusi ketimbang harus merubah nama Provinsi Papua. “Saat ini orang bicara banyak soal Provinsi Tabi namun saya mau menjelaskan begini, Indonesia dijajah oleh beberapa negara dan terakhir oleh Belanda. Namun selama penjajahan  pulau Jawa tidak pernah berubah dan bergeser. Nah Papua juga harusnya seperti itu, jangan diubah,” beber Sinut melalui ponselnya, Kamis (10/10). Bila sudah ada provinsi lainnya maka masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak akan maju sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif di daerah lain. Ia hanya fokus pada daerahnya. 

Baca Juga :  Polda Papua Paparkan Kendala Tidak Bisa Penuhi Kouta AOP

 “Jadi otomatis Papua tetap di Tabi dan Provinsi Papua ini terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom,  Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya. Yang lain tidak masuk lagi ke Papua jadi nama ini tidak berubah,” ujarnya. Politisi dari PAN ini menyampaikan bahwa pihaknya mendukung lahirnya beberapa provinsi di Tanah Papua dan ia merincikan untuk Papua Selatan terdiri dari Merauke, Mappi, Bovendgul dan Asmat. UntukProvinsi Papua Tengah terdiri dari Biak, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire, Mimika, Dogiyai dan Intan Jaya sedangkan Provinsi Pegunungan Tengah terdiri dari Lanny Jaya, Yahukimo, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Jayawijaya.

 “Jadi jika ribut terus maka ada banyak yang harus dituntaskan mending bikin beberapa provinsi lagi dan nama Papua tidak diubah. Jadi  seperti yang saya jelaskan di atas agar kepentingan elit jangan mengorbankan masyarakat sipil,” pungkas Sinut. (ade)

Baca Juga :  Kadistrik Akui Ada Kos-kosan yang Nakal
Anggota Komisi IV DPR Papua

JAYAPURA – Satu usulan menarik disampaikan salah satu anggota Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup terkait maraknya usulan pemekaran provinsi di  tanah Papua. Ia menyebut nama Papua jangan pernah dihapus atau dirubah dari peta Tanah Papua. Papua tetap menggunakan nama Papua sedangkan yang perlu didorong adalah lahirnya Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah. 

 Ini menurutnya bisa menjadi solusi ketimbang harus merubah nama Provinsi Papua. “Saat ini orang bicara banyak soal Provinsi Tabi namun saya mau menjelaskan begini, Indonesia dijajah oleh beberapa negara dan terakhir oleh Belanda. Namun selama penjajahan  pulau Jawa tidak pernah berubah dan bergeser. Nah Papua juga harusnya seperti itu, jangan diubah,” beber Sinut melalui ponselnya, Kamis (10/10). Bila sudah ada provinsi lainnya maka masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak akan maju sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif di daerah lain. Ia hanya fokus pada daerahnya. 

Baca Juga :  Bawa Ganja Kering, Warga PNG Ditangkap di Perbatasan Skouw

 “Jadi otomatis Papua tetap di Tabi dan Provinsi Papua ini terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom,  Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya. Yang lain tidak masuk lagi ke Papua jadi nama ini tidak berubah,” ujarnya. Politisi dari PAN ini menyampaikan bahwa pihaknya mendukung lahirnya beberapa provinsi di Tanah Papua dan ia merincikan untuk Papua Selatan terdiri dari Merauke, Mappi, Bovendgul dan Asmat. UntukProvinsi Papua Tengah terdiri dari Biak, Supiori, Yapen, Waropen, Nabire, Mimika, Dogiyai dan Intan Jaya sedangkan Provinsi Pegunungan Tengah terdiri dari Lanny Jaya, Yahukimo, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Jayawijaya.

 “Jadi jika ribut terus maka ada banyak yang harus dituntaskan mending bikin beberapa provinsi lagi dan nama Papua tidak diubah. Jadi  seperti yang saya jelaskan di atas agar kepentingan elit jangan mengorbankan masyarakat sipil,” pungkas Sinut. (ade)

Baca Juga :  Cegat Presiden Curhat Soal Pembayaran Lokasi RSUD Abepura 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya