JAYAPURA- Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Theo Hesegem menilai bahwa pemerintah pusat di Jakarta sering gagal dalam melibatkan orang-orang yang pro kemerdekaan Papua atau orang-orang yang berjuang perdamaian dan keadilan untuk membahas penyelesaian konflik di Papua dan mencari solusi bersama untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan di bumi cenderawasih.
Jika hal ini dibiarkan terus berlarut, maka persoalan Papua, terutama konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPN-OPM yang masih terus terjadi serta menimbulkan trauma bagi warga masyarakat yang ada di beberapa daerah seperti Nduga, Intan Jaya dan beberapa daerah lainnya di Papua.
“Pemerintah Jakarta sering gagak melibatjan orang-orang yang pro terhadap Papua merdeka atau orang-orang yang berjuang tentang perdamaian dan keadilan,” ucapnya melalui pesan tertulis yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (9/7) lalu.
Terkait dengan dialog sendiri, Menurut Theo, upaya pendekatan dialog yang dilakukan pememerintah pusat terhadap masyarakat Papua, adalah bukan dialog yang mengarah kepada masalah Papua, kadang orang juga kurang memahami dan tidak mengerti kadang pertemuan biasa sering disebut dialog.
Oleh karena itu, sebenarnya bisa dapat membedakan dialog dan pertemuan, sangat jelas bahwa kalau yang disebut dialog melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, tetapi diaolg yang sering dilakukan dengan orang-orang yang pikiran yang sama, maka hal itu bukan dialog.
“Yang saya ketahui selama ini, dialog yang dilalukan di Papua oleh pemerintah Jakarta, selama ini hanya melibatkan orang Papua yang pikirannya dan otaknya sama dengan pemerinrah Indonesia,” ujarnya.
Theo melihat, sangat jarang melibatkan orang-orang Papua yang pikirannya berbeda dengan orang jakarta. Apabila dilakukan hal-hal seperti ini, bagimana konflik di Papua dapat diselesaikan? “Saya yakin bahwa tidak ada solusi atau jalan keluar, penyelesaian konflik di Papua. Pada akhirnya masalah akan terus bertambah,” ucapnya
Dia menyampaikan, pandangan pemerintah pusat, orang-orang yang berbeda pandangan adalah semacam anti bagi Pemerintah Pusat. Setiap orang yang memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan semua masalah, biasanya menghadirkan kedua bela pihak yang berbeda pandangan. “Menghadirkan ke dua pandangan yang bebeda adalah sebuah kunci keberhasilan,” pungkasnya. (bet/wen)
Pemerintah Sering Gagal Membangun Dialog Damai
JAYAPURA- Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Theo Hesegem menilai bahwa pemerintah pusat di Jakarta sering gagal dalam melibatkan orang-orang yang pro kemerdekaan Papua atau orang-orang yang berjuang perdamaian dan keadilan untuk membahas penyelesaian konflik di Papua dan mencari solusi bersama untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan di bumi cenderawasih.
Jika hal ini dibiarkan terus berlarut, maka persoalan Papua, terutama konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPN-OPM yang masih terus terjadi serta menimbulkan trauma bagi warga masyarakat yang ada di beberapa daerah seperti Nduga, Intan Jaya dan beberapa daerah lainnya di Papua.
“Pemerintah Jakarta sering gagak melibatjan orang-orang yang pro terhadap Papua merdeka atau orang-orang yang berjuang tentang perdamaian dan keadilan,” ucapnya melalui pesan tertulis yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (9/7) lalu.
Terkait dengan dialog sendiri, Menurut Theo, upaya pendekatan dialog yang dilakukan pememerintah pusat terhadap masyarakat Papua, adalah bukan dialog yang mengarah kepada masalah Papua, kadang orang juga kurang memahami dan tidak mengerti kadang pertemuan biasa sering disebut dialog.
Oleh karena itu, sebenarnya bisa dapat membedakan dialog dan pertemuan, sangat jelas bahwa kalau yang disebut dialog melibatkan orang-orang yang berbeda pandangan, tetapi diaolg yang sering dilakukan dengan orang-orang yang pikiran yang sama, maka hal itu bukan dialog.
“Yang saya ketahui selama ini, dialog yang dilalukan di Papua oleh pemerintah Jakarta, selama ini hanya melibatkan orang Papua yang pikirannya dan otaknya sama dengan pemerinrah Indonesia,” ujarnya.
Theo melihat, sangat jarang melibatkan orang-orang Papua yang pikirannya berbeda dengan orang jakarta. Apabila dilakukan hal-hal seperti ini, bagimana konflik di Papua dapat diselesaikan? “Saya yakin bahwa tidak ada solusi atau jalan keluar, penyelesaian konflik di Papua. Pada akhirnya masalah akan terus bertambah,” ucapnya
Dia menyampaikan, pandangan pemerintah pusat, orang-orang yang berbeda pandangan adalah semacam anti bagi Pemerintah Pusat. Setiap orang yang memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan semua masalah, biasanya menghadirkan kedua bela pihak yang berbeda pandangan. “Menghadirkan ke dua pandangan yang bebeda adalah sebuah kunci keberhasilan,” pungkasnya. (bet/wen)
