Ia menyebut, selama 80 tahun Papua berada dalam administrasi Indonesia, berbagai tragedi termasuk Abepura berdarah kerap berlalu tanpa penyelesaian yang memadai. “Fakta dan temuan independen menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa dalam peristiwa Abepura 2000 telah terjadi pelanggaran HAM berat, baik melalui tindakan fisik, pola sistematis, maupun dampak yang meluas bagi masyarakat,” terang Nason.
Karena itu pihaknya, keluarga korban bersama banyak pihak terus menyuarakan tuntutan agar kasus Abepura berdarah dan seluruh pelanggaran HAM di Papua diusut secara menyeluruh, objektif, dan transparan demi kebenaran, pemulihan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
KNPB menuntut negara membuka akses penuh bagi lembaga-lembaga independen, termasuk Komnas HAM, LSM kemanusiaan, media nasional maupun internasional, agar dapat melakukan pemantauan objektif terhadap situasi HAM di Papua.
Serta, membangun mekanisme dialog yang bermartabat dan setara, dengan melibatkan perwakilan rakyat Papua, keluarga korban, tokoh adat, tokoh gereja, dan organisasi masyarakat sipil, sebagai jalan penyelesaian damai dan berkeadilan atas konflik berkepanjangan di Papua. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ia menyebut, selama 80 tahun Papua berada dalam administrasi Indonesia, berbagai tragedi termasuk Abepura berdarah kerap berlalu tanpa penyelesaian yang memadai. “Fakta dan temuan independen menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa dalam peristiwa Abepura 2000 telah terjadi pelanggaran HAM berat, baik melalui tindakan fisik, pola sistematis, maupun dampak yang meluas bagi masyarakat,” terang Nason.
Karena itu pihaknya, keluarga korban bersama banyak pihak terus menyuarakan tuntutan agar kasus Abepura berdarah dan seluruh pelanggaran HAM di Papua diusut secara menyeluruh, objektif, dan transparan demi kebenaran, pemulihan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
KNPB menuntut negara membuka akses penuh bagi lembaga-lembaga independen, termasuk Komnas HAM, LSM kemanusiaan, media nasional maupun internasional, agar dapat melakukan pemantauan objektif terhadap situasi HAM di Papua.
Serta, membangun mekanisme dialog yang bermartabat dan setara, dengan melibatkan perwakilan rakyat Papua, keluarga korban, tokoh adat, tokoh gereja, dan organisasi masyarakat sipil, sebagai jalan penyelesaian damai dan berkeadilan atas konflik berkepanjangan di Papua. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
