JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengaku tak menaruh simpati jika ada pihak – pihak yang mengajak masyarakat untuk melakukan boikot. Meski diakui tak memilih adalah pilihan namun seruan untuk boikot tak harus dilakukan. Jangan memaksa orang untuk tidak memilih sebab jika itu dilakukan maka bisa berproses hukum. Yunus Wonda meminta jangan membuat kegaduhan dalam pesta demokrasi. Papua kata Yunus harus bisa memberi contoh bagi daerah lain.
“Siapapun yang akan terpilih sebagai presiden, sebagai anggota DPR RI, DPD RI dan DPR Papua hingga DPR Kabupaten dan kotadia adalah pilihan rakyat yang harus dihormati dan dihargai. Tak perlu dari proses ini justru menimbulkan konflik, melahirkan permusuhan apalagi sampai harus membunuh. Rakyat harus semakin dewasa mensikapi perkembangan demokrasi di Indonesia,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Selasa (9/4) .
Ia meminta masyarakat jangan tergiring dengan ajakan boikot Pilpres, Pilkada atau Pileg sebab jika ada yang mengajak boikot maka polisi harus menyelidiki dan memproses hukumnya.
“Atas nama Ketua DPR jangan dilakukan (boikot), tak ada istilah boikot di Papua, kita dukung prosesnya. Tidak memilih juga pilihan tapi jangan mengajak untuk boikot sebab kita sedang maju ke depan dan tidak sedang berfikir ke belakang,” singgungnya. (ade)
Senada dengan itu Ketua DPR Kota Jayapura Abisai Rollo meminta warga mengambil bagian untuk menyalurkan tanggungjawab morilnya dalam mencari pemimpin atau paling tidak hak demokrasinya dalam pemilu serentak pada 17 april mendatang dapat digunakan.
“Akan menjadi aneh jika tidak memilih tapi menggunakan banyak fasilitas dan pelayanan yang lahir dari proses politik. Bilang Golput tapi masih menggunakan administrasi yang dibijaki oleh pemimpin yang terpilih dari pesta demokrasi (politik) itu juga aneh jadi mari berfikir kembali sebab setiap suara bisa menentukan arah pembangunan ke depan,” kata Rollo menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos pekan kemarin.
Ia mengajak semua warga negara punya hak memilih untuk tetap menggunakan suaranya karea menurut Rollo, tidak memilih sama artinya tidak mensyukuri apa yang digunakan di kota Jayapura. Banyak pelayanan administrasi dan fasilitas yang digunakan merupakan kebijakan yang lahir dari politik. Karenanya bagi kaum millenial ia meminta untuk tetap berfikir cerdas tidak terpengaruh soal apa itu golput.
Seperti diketahui dalam pasal 531 undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, memuat kegaduhan atau mencoba menggagalkan pemungutan suara maka bisa dipidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah. (ade/gin)
