JAYAPURA — Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengambil langkah tegas menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Wali Kota, Rustan Saru, di Kantor Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara beberapa hari lalu.
Sidak tersebut mengungkap sejumlah persoalan serius, terutama terkait rendahnya kedisiplinan beberapa perangkat kelurahan. Berdasarkan laporan warga, beberapa aparatur diketahui hampir dua minggu tidak masuk kantor. Kondisi ini berdampak langsung pada tersendatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat, termasuk pelayanan publik yang bersifat mendesak.
“Kita tidak bisa toleransi hal seperti ini. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas dan tidak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian oknum tertentu,” ujar Wali Kota Abisai Rollo saat dikonfirmasi, Sabtu (7/12).
Selain absensi pegawai yang bermasalah, Wali Kota juga menyoroti keluhan dari masyarakat serta staf kelurahan tentang minimnya kehadiran Lurah dan Bendahara Kelurahan Bhayangkara.
Kedua pejabat tersebut diduga sering tidak berada di tempat pada jam kerja, sehingga mengganggu koordinasi internal dan memperlemah kinerja pelayanan. “Keluhan masyarakat itu nyata, dan kita harus menjawabnya dengan tindakan. Jika pimpinan kelurahan tidak berada di kantor, bagaimana pelayanan bisa berjalan optimal?” tegas Abisai.
Wali Kota memastikan bahwa Pemerintah Kota Jayapura akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perangkat Kelurahan Bhayangkara. Evaluasi ini mencakup kedisiplinan, kinerja, serta komitmen aparatur dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
“Selain evaluasi, jika diperlukan akan dilakukan penempatan pegawai yang lebih disiplin dan rajin dalam melayani masyarakat. Kita butuh aparatur yang benar-benar siap bekerja, bukan hanya hadir secara formalitas,” tegasnya.
Abisai Rollo juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan di tingkat kelurahan. Menurutnya, kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan yang berhubungan langsung dengan warga, sehingga setiap gangguan pelayanan akan berdampak luas pada kepuasan publik.
