JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas utama dalam rencana kerja tahun-tahun mendatang.
Melalui Badan Pengelola Perbatasan, Pemkot menggelar pertemuan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun rencana pengembangan infrastruktur berkelanjutan, khususnya di Distrik Muara Tami, yang menjadi wajah terdepan Indonesia di bagian timur yang berlangsung di Skouw Yambe, Kamis (6/11).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan data, program, serta arah kebijakan agar seluruh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun geopolitik, sehingga pembangunan di kawasan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kawasan perbatasan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memberikan warna, memberikan sesuatu yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rustan Saru.
“Program pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung sekitar perbatasan,” lanjutnya.
Pemkot Jayapura kini mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu fokus utama pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memproduksi dan memasarkan hasil usaha mereka melalui pasar perbatasan yang akan dibuka secara berkala.
JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas utama dalam rencana kerja tahun-tahun mendatang.
Melalui Badan Pengelola Perbatasan, Pemkot menggelar pertemuan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun rencana pengembangan infrastruktur berkelanjutan, khususnya di Distrik Muara Tami, yang menjadi wajah terdepan Indonesia di bagian timur yang berlangsung di Skouw Yambe, Kamis (6/11).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan data, program, serta arah kebijakan agar seluruh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun geopolitik, sehingga pembangunan di kawasan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kawasan perbatasan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memberikan warna, memberikan sesuatu yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Rustan Saru.
“Program pemerintah harus menyentuh masyarakat secara langsung, terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung sekitar perbatasan,” lanjutnya.
Pemkot Jayapura kini mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu fokus utama pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat memproduksi dan memasarkan hasil usaha mereka melalui pasar perbatasan yang akan dibuka secara berkala.
