JAYAPURA– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jayapura mencapai level paling tinggi untuk urutan di tingkat Nasional. Secara umum dari 7 indikator makro, itu ada 4 indikatornya itu tercapai sementara 2 indikatornya itu memang belum tercapai. Satu indikator itu tidak ada datanya.
“Tetapi secara umum saya sampaikan, banyak sekali yang sudah dikerjakan dan sudah dicapai oleh kota Jayapura.” Kata Sekretaris Eksekutif Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof. Dr. Ekoprasojo usai pemaparan laporan akhir evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD kota Jayapura tahun 2005-2025, Senin (7/8).
Termasuk mengurangi Angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, termasuk indeks pembangunan manusia di kota Jayapura juga bagus. Jayapura juga yang terbaik di Indonesia untuk IPM-nya,”
Dia mengatakan, dari hasil evaluasi selama 20 tahun terakhir, sudah banyak sekali yang sudah dilakukan. Telah mencapai beberapa indikator macro pembangunan. “Saya pikir ini menjadi dasar untuk baseline untuk menyusun RPJPD 20 tahun pada masa yang akan datang,” katanya.
Karena itu dia sangat optimis bahwa, dengan capaian 20 tahun yang sudah berlalu ini, kota Jayapura akan semakin maju lagi. Tetapi memang kuncinya harus betulnya perencanaan dan penganggaran, jadi outcame dan impactnya harus betul. Kemudian ada manajemen data dan informasi yang baik. Selanjutnya harus konsistensi indikator kinerja pembangunan juga sangat penting. “Kalau tidak konsisten susah kita.” Ujarnya.
Kadang kadang ukur lima tahun pertama ada, ukur lima tahun kedua tidak ada, hilang indikatornya. Kemudian kapabilitas birokrasi penting sekali terutama untuk menyusun indikator kinerja pembangunan dan juga program dan kegiatanya. Saya lihat tidak hanya di Jayapura, secara umum problemnya itu memang OPD OPD itu kerja sendiri.
Jadi soal program kemiskinan, kemiskinan itu harus dicapai secara beraama. Misalnya melibatkan OPD dinas sosial, OPD dinas Tenaga kerja, investasi, pendidikan, kesehatan. Ini kadang kadang tidak saling bicara. Jadi antar OPD ngga ada indikator bersama. Itu yang menyebabkan problem pembangunan tidak tercapai indikatornya.
“Karena cara kerjanya masih ego sektoral. Ini kita terus dorong supaya Papua nanti punya arsitektur kinerja, seperti bangunan kita mau bikin apa, kemudian modelnya seperti apa, keterkaitan antara satu ruangan dengan ruangan yang lain bagaimana,” tambahnya. (roy/tri)
