Sekda Dosinaen: Ini Catatan Penting
JAYAPURA- Fraksi Partai Golkar DPR Papua memberikan peringatan bagi pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/kota, DPR Papua dan DPRD di tingkat Kabupaten/kota untuk jeli dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) untuk diseleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Provinsi Papua.
Bukan apa, sebab seperti diketahui bahwa minimnya Orang Asli Papua (OAP) yang lolos tahapan seleksi administrasi dalam penerimaan calon praja IPDN. Belum lagi kala menyebut keputusan rektor IPDN pada 3 Mei lalu terkait peserta yang memenuhi syarat verifikasi dokumen administrasi persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon praja IDPN tahun 2019 sangat minim OAP.
“Ada kekhawatiran dari DPR Papua terkait anak-anak OAP dalam tahap seleksi administrasi yang tidak mencapai 10 persen. Tak hayal ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten/kota, termasuk pula lembaga legislatif di mana dikhawatirkan pada seleksi IPDN 2019 ini kembali didominasi non OAP,” ujar Anggota DPRP Papua yang sekaligus Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR Papua, Tan Wie Long, kepada wartawan, Selasa (7/5).
Ia menekankan bahwa hal semacam ini tak boleh sampai terabaikan, sebab, hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan bagi anak-anak Papua dalam seleksi IPDN.
“Bukan apa, sebab, perwakilan IPDN di Papua kita harapkan itu minimal 90 persennya harus OAP. Ini yang coba kita kritisi secara menyeluruh letak persoalannya, sehingga dapat diketahui kenapa sampai OAP tidak capai 10 persen dalam seleksi administrasi yang merupakan seleksi tahap awal. Tak ketinggalan pula, kita harapkan juga dari IPDN memberikan kajian sehingga adanya pertanggung jawaban moril dari pemerintah, DPR, maupun IPDN itu sendiri untuk cari solusi yang dituntut oleh orang Papua,” tambahnya.
Sementara itu, secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., menilai bahwa memang dalam seleksi IPDN terdapat kabupaten/kota yang dominan mengirimkan calon peserta untuk ikut seleksi, namun adapula yang jarang, bahkan tak ada sama sekali.
“Sebetulnya, sudah ada kebijakan, sudah dibicarakan dengan rektor IPDN bahwa harus ada keterwakilan dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Papua, walaupun jumlahnya nanti kita tidak bisa memenuhi kuota yang diberikan pemerintah pusat. Demikian, afirmasi itu menjadi catatan penting. Jangan sampai ini menjadi perhatian yang tidak serius di Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (gr/gin)
