JAYAPURA – Ketua Pusat Studi Indo – Pasific Universitas Cenderawasih, DR Melyana Pugu M.Si menyebut ada perbedaan yang cukup mencolok dari sistem pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua dengan provinsi lain. Untuk PLBN Skow yang paling nampak adalah aktifitas ekonomi dan perdagangan yang masih dilakukan dalam skala kecil. Padahal dengan status PLBN ini seharusnya sudah ada aktifitas ekspor impor yang dilakukan di lokasi perbatasan.
“Saya bisa mengatakan di Papua pengelolaan perbatasannya berbeda dengan tempat lain. Yang kita lakukan adalah model pengelolaan keamanan tradisional yang artinya poin security lebih besar dibanding perbatasan lain,” kata Pugu kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/4). Ia menyebut jika kita melihat di kondisi perbatasan Kalimantan, Entikong, peran dan fungsi CIQS atau yang menjadi elemen dasar ini berjalan sama dan normal sesuai tugas pokoknya.
Elemen dasar itu mulai dari keamanan, karantina maupun imigrasi semua berjalan sesuai tugas pokoknya masing – masing. “Lalu mobil – mobil melakukan mobilisasinya secara normal terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Disana mobil yang membawa barang beraktifitas seperti biasa sedangkan kita di Papua menggunakan gerobak padahal sama – sama PLBN,” sindirnya. Pugu menyinggung bahwa harusnya PLBN Skow dimana aktifitas ekonomi berputar lebih tinggi dan bukan dibatasi padahal karena statusnya PLBN.
“Pertanyaannya mengapa PLBN kita sedikit berbeda sehingga saya pikir ini juga harus dijawab dengan jujur oleh teman – teman di pusat,” tambahnya. Pugu sendiri dalam disertasi doktornya banyak berbicara soal konsep pengelolaan batas wiayah secara sejahtera. Disana elemen dasar itu harus bersinergi dengan LSM, akademisi, masyarakat dan semuanya bersinergi. Semisal masyarakat sampaikan membutuhkan satu produk tertentu yang sifatnya ekonomi, itu ditindaklanjuti oleh BPKM atau kelompok yang memang bisa menyiapkan sehingga roda ekonomi berputar.
“Kalau hanya BPLN saja yang kerja saya pikir sulit sekali mengembangkan potensi di PLBN. Harusnya PLBN salah satu syaratnya ada aktifitas ekonomi, harus ada ekspor impor dan mengapa kita punya belum sebab seharusnya itu dilakukan atau sudah berjalan” imbuhnya. (ade/wen)
DR Melyana Pugu M.Si (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Ketua Pusat Studi Indo – Pasific Universitas Cenderawasih, DR Melyana Pugu M.Si menyebut ada perbedaan yang cukup mencolok dari sistem pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua dengan provinsi lain. Untuk PLBN Skow yang paling nampak adalah aktifitas ekonomi dan perdagangan yang masih dilakukan dalam skala kecil. Padahal dengan status PLBN ini seharusnya sudah ada aktifitas ekspor impor yang dilakukan di lokasi perbatasan.
“Saya bisa mengatakan di Papua pengelolaan perbatasannya berbeda dengan tempat lain. Yang kita lakukan adalah model pengelolaan keamanan tradisional yang artinya poin security lebih besar dibanding perbatasan lain,” kata Pugu kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/4). Ia menyebut jika kita melihat di kondisi perbatasan Kalimantan, Entikong, peran dan fungsi CIQS atau yang menjadi elemen dasar ini berjalan sama dan normal sesuai tugas pokoknya.
Elemen dasar itu mulai dari keamanan, karantina maupun imigrasi semua berjalan sesuai tugas pokoknya masing – masing. “Lalu mobil – mobil melakukan mobilisasinya secara normal terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Disana mobil yang membawa barang beraktifitas seperti biasa sedangkan kita di Papua menggunakan gerobak padahal sama – sama PLBN,” sindirnya. Pugu menyinggung bahwa harusnya PLBN Skow dimana aktifitas ekonomi berputar lebih tinggi dan bukan dibatasi padahal karena statusnya PLBN.
“Pertanyaannya mengapa PLBN kita sedikit berbeda sehingga saya pikir ini juga harus dijawab dengan jujur oleh teman – teman di pusat,” tambahnya. Pugu sendiri dalam disertasi doktornya banyak berbicara soal konsep pengelolaan batas wiayah secara sejahtera. Disana elemen dasar itu harus bersinergi dengan LSM, akademisi, masyarakat dan semuanya bersinergi. Semisal masyarakat sampaikan membutuhkan satu produk tertentu yang sifatnya ekonomi, itu ditindaklanjuti oleh BPKM atau kelompok yang memang bisa menyiapkan sehingga roda ekonomi berputar.
“Kalau hanya BPLN saja yang kerja saya pikir sulit sekali mengembangkan potensi di PLBN. Harusnya PLBN salah satu syaratnya ada aktifitas ekonomi, harus ada ekspor impor dan mengapa kita punya belum sebab seharusnya itu dilakukan atau sudah berjalan” imbuhnya. (ade/wen)
