JAYAPURA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua menyampaikan sepanjang 2023 telah menyalurkan anggaran untuk program Papua Sehat sebesar Rp 232 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
“Penyaluran tersebut melalui Satuan Kerja (Satker) vertikal dan transfer ke daerah, jumlah tersebut masih ditambah dengan penyaluran dana otsus yang mencapai Rp 8,80 triliun, ” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, dalam rilisnya, Rabu (6/3) kemarin.
Dengan adanya kekhususan tersebut, maka diharapkan seluruh Satker di tanah Papua, terutama mitra KPPN Jayapura agar membuat program mengacu kepada kebijakan nasional. Selain itu juga harus berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) dengan begitu penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan semakin linier.
Menurutnya, dengan begitu mampu menjadi akselerator untuk percepatan pembangunan Papua, saat ini guideline khusus untuk percepatan pembangunan Papua sudah tertuang dalam Perpres 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022 -2041.
“RIPP tersebut secara pokok terdiri dari tiga misi utama yaitu mewujudkan Papua Sehat,Cerdas dan Produktif,” terangnya. (ana/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua menyampaikan sepanjang 2023 telah menyalurkan anggaran untuk program Papua Sehat sebesar Rp 232 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
“Penyaluran tersebut melalui Satuan Kerja (Satker) vertikal dan transfer ke daerah, jumlah tersebut masih ditambah dengan penyaluran dana otsus yang mencapai Rp 8,80 triliun, ” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, dalam rilisnya, Rabu (6/3) kemarin.
Dengan adanya kekhususan tersebut, maka diharapkan seluruh Satker di tanah Papua, terutama mitra KPPN Jayapura agar membuat program mengacu kepada kebijakan nasional. Selain itu juga harus berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) dengan begitu penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan semakin linier.
Menurutnya, dengan begitu mampu menjadi akselerator untuk percepatan pembangunan Papua, saat ini guideline khusus untuk percepatan pembangunan Papua sudah tertuang dalam Perpres 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022 -2041.
“RIPP tersebut secara pokok terdiri dari tiga misi utama yaitu mewujudkan Papua Sehat,Cerdas dan Produktif,” terangnya. (ana/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
