Pemerintah Perlu Berikan Stimulus Ekonomi bagi Sektor UMKM

*Penutupan Tempat Usaha Sampai Pukul 18.00 WIT Pilihan Sulit

JAYAPURA- Penertiban tempat usaha sampai pukul 18.00 WIT kian memukul sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jayapura. Betapa tidak sudah tiga bulan lebih tak bisa berjualan maksimal para pedagang disuruh menutup tempat usaha. 

 Pengamat Ekonomi Universitas Cenderawasih, Kurniawan Patma, S.E, M.Ak mengakui bahwa penutupan tempat usaha sampai pada pukul 18.00 Wit tentu akan berdampak pada tingkat penjualan dan pendapatan dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kota Jayapura dan Papua secara umumnya.

“Khususnya bagi beberapa sektor UMKM yang pangsa pasarnya lebih produktif di malam hari mulai dari usaha mikro seperti penjual gorengan sampai pada usaha menengah seperti hotel, cafe dan restoran,” katanya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Kamis (6/8) kemarin.

 Menurut Kurniawan, para pelaku UMKM tentunya ada pada keadaan dilematis karena penjualan dan pendapatan menurun drastis, sedangkan biaya operasional dan biaya lain-lainnya yang harus tetap dikeluarkan. Biaya tersebut tentu lebih besar dibanding profit yang diperoleh saat ini.

“Biaya sewa, biaya listrik, biaya internet dan biaya lain-lain mau tak mau harus dikeluarkan, sementara transaksi usaha hanya sedikit saja,” ucap Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih ini.

Oleh karena itu, kata Kurniawan solusi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah di Papua adalah program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha informal dan UMK dari pemerintah perlu menjadi prioritas.

 Lebih lanjut menurut Kurniawan, perlu ada percepatan program social safety net atau jaring pengaman sosial, yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil. 

“Dengan adanya program tersebut membuat para pekerja informal seeprti buruh harian, ojek, pedagang kaki lima bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” katanya. 

Kurniawan menyatakan, perlu kondisi keuangan UMK juga harus dapat perhatian pemerintah dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Usaha mikro kecil sekiranya diberi bantuan keuangan. Apakah berupa bantuan tunai atau kredit tanpa bunga. Bantuan suntikan dana dalam bentuk apapun amatlah penting bagi UMK.

“Pilihan solusi untuk UMK lainnya juga diharapkan nantinya dapat berupa permodalan hingga pemasaran. Misalnya model pemasaran akan dibantu oleh penggunaan media digital/penggunaan aplikasi. Digital Campaign atau pemasaran digital sangatlah penting saat ini. Membantu pelaku UMK untuk melek digital dan memfasilitasi mereka memiliki marketplace mulai dari marketplace di FB sampai di bukalapak,” ujarnya. 

 “Penggunaan teknologi bisa jadi salah satu solusi efektif dalam kondisi yang sekarang ini. Stimulus ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan menekan persoalan ekonomi di tengah pengendalian Covid-19,” tutupnya. (bet/wen)

*Penutupan Tempat Usaha Sampai Pukul 18.00 WIT Pilihan Sulit

JAYAPURA- Penertiban tempat usaha sampai pukul 18.00 WIT kian memukul sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jayapura. Betapa tidak sudah tiga bulan lebih tak bisa berjualan maksimal para pedagang disuruh menutup tempat usaha. 

 Pengamat Ekonomi Universitas Cenderawasih, Kurniawan Patma, S.E, M.Ak mengakui bahwa penutupan tempat usaha sampai pada pukul 18.00 Wit tentu akan berdampak pada tingkat penjualan dan pendapatan dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di Kota Jayapura dan Papua secara umumnya.

“Khususnya bagi beberapa sektor UMKM yang pangsa pasarnya lebih produktif di malam hari mulai dari usaha mikro seperti penjual gorengan sampai pada usaha menengah seperti hotel, cafe dan restoran,” katanya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Kamis (6/8) kemarin.

 Menurut Kurniawan, para pelaku UMKM tentunya ada pada keadaan dilematis karena penjualan dan pendapatan menurun drastis, sedangkan biaya operasional dan biaya lain-lainnya yang harus tetap dikeluarkan. Biaya tersebut tentu lebih besar dibanding profit yang diperoleh saat ini.

“Biaya sewa, biaya listrik, biaya internet dan biaya lain-lain mau tak mau harus dikeluarkan, sementara transaksi usaha hanya sedikit saja,” ucap Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih ini.

Oleh karena itu, kata Kurniawan solusi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah di Papua adalah program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha informal dan UMK dari pemerintah perlu menjadi prioritas.

 Lebih lanjut menurut Kurniawan, perlu ada percepatan program social safety net atau jaring pengaman sosial, yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil. 

“Dengan adanya program tersebut membuat para pekerja informal seeprti buruh harian, ojek, pedagang kaki lima bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” katanya. 

Kurniawan menyatakan, perlu kondisi keuangan UMK juga harus dapat perhatian pemerintah dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Usaha mikro kecil sekiranya diberi bantuan keuangan. Apakah berupa bantuan tunai atau kredit tanpa bunga. Bantuan suntikan dana dalam bentuk apapun amatlah penting bagi UMK.

“Pilihan solusi untuk UMK lainnya juga diharapkan nantinya dapat berupa permodalan hingga pemasaran. Misalnya model pemasaran akan dibantu oleh penggunaan media digital/penggunaan aplikasi. Digital Campaign atau pemasaran digital sangatlah penting saat ini. Membantu pelaku UMK untuk melek digital dan memfasilitasi mereka memiliki marketplace mulai dari marketplace di FB sampai di bukalapak,” ujarnya. 

 “Penggunaan teknologi bisa jadi salah satu solusi efektif dalam kondisi yang sekarang ini. Stimulus ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan menekan persoalan ekonomi di tengah pengendalian Covid-19,” tutupnya. (bet/wen)