Wednesday, April 24, 2024
25.7 C
Jayapura

Perlu kompensasi Jika PLN Tak Becus

PERBAIKI JARINGAN – Petugas PLN bergelantungan untuk melakukan perbaikan jaringan di samping SMK N 3 Jayapura pada Jumat (5/7) kemarin. DPR Papua berencana akan memanggil PLN buntut  dari seringnya mati lampu. ( FOTO : Gamel Cepos )

-Permintaan Maaf Saja Tidak Cukup-

JAYAPURA – Dalam dua pekan terakhir aliran listrik di Kota Jayapura sering padam. Bahkan bukan dalma waktu satu atau dua jam melainkan bisa setengah hari. Tak sedikit yang mengeluhkan ini dan mempertanyakan ada apa dengan PLN. Sekalipun telah  mendapat penjelasan bahwa ada perbaikan di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Skouw namun publik nampaknya tak puas. Publik menginginkan PLN bisa memberikan pelayanan maksimal layaknya pelanggan menjalankan kewajibannya. 

Tidak hanya masyarakat,  Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan juga DPRD Kota Jayapura nampaknya turut gerah atas putusnya aliran listrik yang belakangan sering terjadi baik di Kota dan juga Kabupaten Jayapura. 

 Terkait ini Komisi IV DPR Papua menegaskan agar segera mengagendakan memanggil pihak PLN untuk mempertanyakan ada persoalan apa dan akan sampai kapan.

 “Belakangan ini memang sering sekali mati lampu dan saya pikir mereka (PLN) perlu menjelaskan kenapa,” kata anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau di ruang kerjanya, Jumat (5/7) kemarin. 

Ia ingin mendapat penjelasan konkrit terkait apa yang dihadapi dan apakan masih akan terus seperti ini atau seperti apa. Thomas khawatir bila kondisi ini berlanjut maka akan mengganggu agenda PON yang nyata-nyata membutuhkan banyak sekali pasokan listrik dan harus bisa dijamin. 

Baca Juga :  Dinkes Bahas Capaian Kinerja Selama 2023

 Saat ini dikatakan jika listrik mati biasanya PLN hanya memberi klarifikasi dan permohonan maaf. Namun harusnya PLN juga bisa menghitung berapa kerugian tempat usaha yang mengandalkan listrik untuk operasional.

 “Harusnya ada kompensasi balik bila PLN sering mati, toh kita juga dirugikan,” bebernya. Senada disampaikan salah satu staf DPR Papua, Rosye   yang menyebut bahwa jika pelanggan terlambat membayar maka akan langsung diputus atau diberikan denda. 

 Namun bila PLN yang sering mati malah hanya penjelasan dan permohonan maaf. “Harusnya berimbang dong. Jangan giliran sering mati dan alat-alat serta pekerjaan terganggu  hanya diberi penjelasan. Sementara bila kami terlambat membayar langsung diputus,” cecarnya. 

PLN kata Ia juga perlu belajar dari Australia yang memberi listrik gratis selama 1 bulan bila listrik mati setengah hari. “Nah itu baru impas jadi ada tanggungjawab moril bila pelayanan buruk. Konsekwensinya juga keras,” imbuhnya. 

Senada dengan itu kekecewaan yang mewakili masyarakat Kota Jayapura datang dari Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan bahwa PLN harus memberikan solusi yang tepat dan cepat terhadap devisit daya yang terjadi di Kota Jayapura saat ini.

Baca Juga :  Besok Mulai Cuti Bersama, Ini Pesan Pj Wali Kota Jayapura

“seharusnya PLN tau bahwa pengunaan daya di Kota Jayapura itu berapa, apalagi di Kota ini begitu banyak hotel, perumahan, tempat belanja dan perkantoran yang pastinya sangat membutuhkan daya yang cukup,” ujar Yuli ke Cenderawasih Pos melalu seluler, Jumat (5/7).

Lanjut Yuli, jika PLN Jayapura dan juga PLN Papua tidak memberikan solusi yang tepat pemadaman PLN yang tidak menentu maka sudah pasti akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Jayapura.

“dengan mati hidupnya PLN ini juga bisa mengakibatkan kerusakan barang elektronik, baik di perumahan maupun di perkantoran, jadi diharapkan PLN harus memberikan solusi tepat untuk mengatasi persolan ini,”jelasnya.

Dimana jika problem yang ada itu dari devisit daya dan harus melakukan perbaikan, tentu sebelum mengambil tindakan pada problem tersebut PLN harus membuat sebuah perencanaan, baik itu misalnya pemadaman bergilir maupun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki problem tersebut.

“dengan situasi seperti ini dengan mengonfirmasi dan minta maaf kepada masyarakatpun itu perlu namun saya rasa bukan solusi yang tepat, namun bagaimana upaya supaya hal tersebut pelayanan tidak terjadi, jika terjadipun harus dengan cepat mengatasinya,”katanya.(ade/kim/gin).

PERBAIKI JARINGAN – Petugas PLN bergelantungan untuk melakukan perbaikan jaringan di samping SMK N 3 Jayapura pada Jumat (5/7) kemarin. DPR Papua berencana akan memanggil PLN buntut  dari seringnya mati lampu. ( FOTO : Gamel Cepos )

-Permintaan Maaf Saja Tidak Cukup-

JAYAPURA – Dalam dua pekan terakhir aliran listrik di Kota Jayapura sering padam. Bahkan bukan dalma waktu satu atau dua jam melainkan bisa setengah hari. Tak sedikit yang mengeluhkan ini dan mempertanyakan ada apa dengan PLN. Sekalipun telah  mendapat penjelasan bahwa ada perbaikan di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Skouw namun publik nampaknya tak puas. Publik menginginkan PLN bisa memberikan pelayanan maksimal layaknya pelanggan menjalankan kewajibannya. 

Tidak hanya masyarakat,  Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan juga DPRD Kota Jayapura nampaknya turut gerah atas putusnya aliran listrik yang belakangan sering terjadi baik di Kota dan juga Kabupaten Jayapura. 

 Terkait ini Komisi IV DPR Papua menegaskan agar segera mengagendakan memanggil pihak PLN untuk mempertanyakan ada persoalan apa dan akan sampai kapan.

 “Belakangan ini memang sering sekali mati lampu dan saya pikir mereka (PLN) perlu menjelaskan kenapa,” kata anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau di ruang kerjanya, Jumat (5/7) kemarin. 

Ia ingin mendapat penjelasan konkrit terkait apa yang dihadapi dan apakan masih akan terus seperti ini atau seperti apa. Thomas khawatir bila kondisi ini berlanjut maka akan mengganggu agenda PON yang nyata-nyata membutuhkan banyak sekali pasokan listrik dan harus bisa dijamin. 

Baca Juga :  Dinkes Bahas Capaian Kinerja Selama 2023

 Saat ini dikatakan jika listrik mati biasanya PLN hanya memberi klarifikasi dan permohonan maaf. Namun harusnya PLN juga bisa menghitung berapa kerugian tempat usaha yang mengandalkan listrik untuk operasional.

 “Harusnya ada kompensasi balik bila PLN sering mati, toh kita juga dirugikan,” bebernya. Senada disampaikan salah satu staf DPR Papua, Rosye   yang menyebut bahwa jika pelanggan terlambat membayar maka akan langsung diputus atau diberikan denda. 

 Namun bila PLN yang sering mati malah hanya penjelasan dan permohonan maaf. “Harusnya berimbang dong. Jangan giliran sering mati dan alat-alat serta pekerjaan terganggu  hanya diberi penjelasan. Sementara bila kami terlambat membayar langsung diputus,” cecarnya. 

PLN kata Ia juga perlu belajar dari Australia yang memberi listrik gratis selama 1 bulan bila listrik mati setengah hari. “Nah itu baru impas jadi ada tanggungjawab moril bila pelayanan buruk. Konsekwensinya juga keras,” imbuhnya. 

Senada dengan itu kekecewaan yang mewakili masyarakat Kota Jayapura datang dari Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan bahwa PLN harus memberikan solusi yang tepat dan cepat terhadap devisit daya yang terjadi di Kota Jayapura saat ini.

Baca Juga :  Jika Daerah Resapan Kenapa Pemerintah Tidak Beli Dari Dulu?

“seharusnya PLN tau bahwa pengunaan daya di Kota Jayapura itu berapa, apalagi di Kota ini begitu banyak hotel, perumahan, tempat belanja dan perkantoran yang pastinya sangat membutuhkan daya yang cukup,” ujar Yuli ke Cenderawasih Pos melalu seluler, Jumat (5/7).

Lanjut Yuli, jika PLN Jayapura dan juga PLN Papua tidak memberikan solusi yang tepat pemadaman PLN yang tidak menentu maka sudah pasti akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Jayapura.

“dengan mati hidupnya PLN ini juga bisa mengakibatkan kerusakan barang elektronik, baik di perumahan maupun di perkantoran, jadi diharapkan PLN harus memberikan solusi tepat untuk mengatasi persolan ini,”jelasnya.

Dimana jika problem yang ada itu dari devisit daya dan harus melakukan perbaikan, tentu sebelum mengambil tindakan pada problem tersebut PLN harus membuat sebuah perencanaan, baik itu misalnya pemadaman bergilir maupun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki problem tersebut.

“dengan situasi seperti ini dengan mengonfirmasi dan minta maaf kepada masyarakatpun itu perlu namun saya rasa bukan solusi yang tepat, namun bagaimana upaya supaya hal tersebut pelayanan tidak terjadi, jika terjadipun harus dengan cepat mengatasinya,”katanya.(ade/kim/gin).

Berita Terbaru

Artikel Lainnya