Matius Murib: Ada Indikasi Aparat Negara Dukung Calon Tertentu

JAYAPURA – Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua, Matius Murib mengatakan bahwa Aparat Negara (Aparatur sipil negara dan Aparat Keamanan) harusnya Netral dalam Pilpres dan Pileg 17 April 2019 mendatang.  

“Kami monitor Indikasi aparat negara mendukung calon tertentu ada dan nyata. Panitia pengawas pemilu harus menindak tegas aparat negara yang jelas-jelas terlibat,” kata Matius, Rabu (3/4)   

Lanjut Matius berharap Demokrasi di Indonesia makin maju, namun jika aparat negara digerakkan mengawal  calon tertentu sehingga kesannyaPilkada Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia dan pemilihan wakil rakyat 17 April 2019 nanti hanyalah formalitas belaka.

“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung,” ujar Matius.

Diharapkan aparat negara tidak ikut aktif berpolitik praktis dan membiarkan rakyat memilih pemimpin masa depan mereka sesuai hati nurani msyarakat. 

“Kami mohon jika ada indikasi aparat negara ikut aktif berpolitik praktis segera dilaporkan kepada Panwaslu atau aparat penegak hukum untuk ditindak secara hukum. Kami juga berharap para calon tidak menggunakan aparat negara sebagai tim sukses,”tutupnya. (kim/gin).

JAYAPURA – Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua, Matius Murib mengatakan bahwa Aparat Negara (Aparatur sipil negara dan Aparat Keamanan) harusnya Netral dalam Pilpres dan Pileg 17 April 2019 mendatang.  

“Kami monitor Indikasi aparat negara mendukung calon tertentu ada dan nyata. Panitia pengawas pemilu harus menindak tegas aparat negara yang jelas-jelas terlibat,” kata Matius, Rabu (3/4)   

Lanjut Matius berharap Demokrasi di Indonesia makin maju, namun jika aparat negara digerakkan mengawal  calon tertentu sehingga kesannyaPilkada Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia dan pemilihan wakil rakyat 17 April 2019 nanti hanyalah formalitas belaka.

“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi secara langsung,” ujar Matius.

Diharapkan aparat negara tidak ikut aktif berpolitik praktis dan membiarkan rakyat memilih pemimpin masa depan mereka sesuai hati nurani msyarakat. 

“Kami mohon jika ada indikasi aparat negara ikut aktif berpolitik praktis segera dilaporkan kepada Panwaslu atau aparat penegak hukum untuk ditindak secara hukum. Kami juga berharap para calon tidak menggunakan aparat negara sebagai tim sukses,”tutupnya. (kim/gin).