Langkah tersebut meliputi penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kelembagaan dan komunikasi publik, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan melalui Program Strategis Nasional cetak sawah seluas 640 hektare di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi yang akan dilanjutkan pada 2026 dengan target 5.380 hektare di Kabupaten Jayapura dan Keerom.
“Dengan adanya program strategis nasional ini, saya optimis di tahun 2026-2027, kita akan menjadi lumbung pangan bukan hanya untuk Provinsi Papua tetapi juga akan menjadi penyangga pangan bagi provinsi-provinsi di seluruh tanah Papua,” kata Fakhiri.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga melaksanakan program Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, serta menyiapkan agenda perlindungan sosial melalui peluncuran program Jaminan Sosial Lanjut Usia pada 2026.
“Tantangan pembangunan Papua ke depan masih besar, mulai dari pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga percepatan konektivitas dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kerangka pembangunan Papua diarahkan pada visi “Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni” atau Papua Cerah, dengan lima prioritas pembangunan utama pada 2026.
Antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan keamanan dan kedamaian, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Langkah tersebut meliputi penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kelembagaan dan komunikasi publik, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan melalui Program Strategis Nasional cetak sawah seluas 640 hektare di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi yang akan dilanjutkan pada 2026 dengan target 5.380 hektare di Kabupaten Jayapura dan Keerom.
“Dengan adanya program strategis nasional ini, saya optimis di tahun 2026-2027, kita akan menjadi lumbung pangan bukan hanya untuk Provinsi Papua tetapi juga akan menjadi penyangga pangan bagi provinsi-provinsi di seluruh tanah Papua,” kata Fakhiri.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga melaksanakan program Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, serta menyiapkan agenda perlindungan sosial melalui peluncuran program Jaminan Sosial Lanjut Usia pada 2026.
“Tantangan pembangunan Papua ke depan masih besar, mulai dari pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, hingga percepatan konektivitas dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kerangka pembangunan Papua diarahkan pada visi “Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni” atau Papua Cerah, dengan lima prioritas pembangunan utama pada 2026.
Antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan keamanan dan kedamaian, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.
