MIMIKA – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Otok Kuswandaru, memberikan apresiasi atas keberhasilan Mimika yang telah mengintegrasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik dengan versi digital.
Capaian ini menunjukkan capaian progresif dalam reformasi birokrasi sekaligus menempatkan Mimika sebagai satu-satunya daerah di Tanah Papua yang telah menerapkan MPP Digital versi kedua, melampaui berbagai wilayah lain di Indonesia Timur.
Meski demikian, Otok mengingatkan bahwa esensi reformasi bukan sekadar kecanggihan sistem, melainkan pergeseran paradigma dari birokrasi administratif menuju pelayanan yang berpusat pada manusia (Human-Centered Design).
“Kita harus mengubah cara pandang. Pelayanan harus dibangun berdasarkan perspektif masyarakat yang dilayani, bukan sekadar keinginan pemerintah. Pertanyaan kuncinya sederhana: apakah masyarakat merasa dimudahkan atau justru dipersulit saat mengakses layanan kita?” ujar Otok yang hadir secara daring dalam sambutannya pada seremoni pembukan evaluasi kinerja pelayanan publik di Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu, (22/4).
Dalam arahannya, Otok menggarisbawahi lima pilar transformasi, diantaranya adalah kebijakan kualitas, layanan partisipatif, aksesibilitas inklusif, inovasi berdampak, dan integrasi layanan. Ia mendorong aparatur pemerintah untuk meninggalkan pola kerja pasif.
MIMIKA – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Otok Kuswandaru, memberikan apresiasi atas keberhasilan Mimika yang telah mengintegrasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik dengan versi digital.
Capaian ini menunjukkan capaian progresif dalam reformasi birokrasi sekaligus menempatkan Mimika sebagai satu-satunya daerah di Tanah Papua yang telah menerapkan MPP Digital versi kedua, melampaui berbagai wilayah lain di Indonesia Timur.
Meski demikian, Otok mengingatkan bahwa esensi reformasi bukan sekadar kecanggihan sistem, melainkan pergeseran paradigma dari birokrasi administratif menuju pelayanan yang berpusat pada manusia (Human-Centered Design).
“Kita harus mengubah cara pandang. Pelayanan harus dibangun berdasarkan perspektif masyarakat yang dilayani, bukan sekadar keinginan pemerintah. Pertanyaan kuncinya sederhana: apakah masyarakat merasa dimudahkan atau justru dipersulit saat mengakses layanan kita?” ujar Otok yang hadir secara daring dalam sambutannya pada seremoni pembukan evaluasi kinerja pelayanan publik di Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu, (22/4).
Dalam arahannya, Otok menggarisbawahi lima pilar transformasi, diantaranya adalah kebijakan kualitas, layanan partisipatif, aksesibilitas inklusif, inovasi berdampak, dan integrasi layanan. Ia mendorong aparatur pemerintah untuk meninggalkan pola kerja pasif.
