Thursday, November 21, 2024
31.7 C
Jayapura

APA Minta Penerimaan ASN 100 Persen dari Asli Kab. Mimika

PJ Bupati Mimika: Seleksi ini Sudah Jelas, 80 Persen OAP

MIMIKA – Ratusan pencari kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa (APA) menggelar aksi unjuk rasa di gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (18/11) kemarin.

Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami sampaikan untuk bagaimana Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lainnya lulus 100 persen di Kabupaten Mimika,” kata Ketua APA, Elois Kemong.   Kami tidak menuntut yang lain-lain, cukup Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lainnya untuk lulus seratus persen,” tambahnya.

Baca Juga :  Umat Islam di Timika Rayakan 1 Muharram dengan Pawai Ta’aruf

Mereka juga mendesak agar nilai standar dari hasil tes CPNS tidak dijadikan sebagai ukuran untuk penerimaan CPNS tahun 2024 untuk OAP, khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat.

“Kami harus diprioritaskan, mengapa saya bilang begini, di Timika ini dataran tinggi dan dataran rendah, dataran tinggi punya perkembangan beda dengan dataran rendah, oleh karena itu perbandingan ini yang kami kumpulkan jadi satu dari pantai hingga pesisir,” ungkap Elois.

Berkaitan dengan ini, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan, Sistem Seleksi Calon Aparatir Sipil Negara (SSCASN) tahun ini sudah berlangsung dan tinggal menunggu hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk lanjut ke tahap selanjutnya.

Baca Juga :  Freeport dan Pemda Mimika Cetak Pendidik Profesional Bersertifikasi

Ia pun menyayangkan aliansi yang melakukan demo untuk menyampaikan aspirasi untuk mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Padahal sudah ada ketentuan bahwa penerimaan CPNS di wilayah Papua sudah ditentukan bahwa 80 persen itu adalah OAP.

“Seleksi ini bukan sekadar ikut-ikutan, aturan sudah jelas, 80 persen OAP. Di dalam sistem tersebut tidak menyebutkan suku atau apapun. Kalau kita harus memaksakan lagi, berarti kita sama saja merusak sistem yang ada,” tegas Valentinus.

PJ Bupati Mimika: Seleksi ini Sudah Jelas, 80 Persen OAP

MIMIKA – Ratusan pencari kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Amungsa (APA) menggelar aksi unjuk rasa di gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (18/11) kemarin.

Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami sampaikan untuk bagaimana Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lainnya lulus 100 persen di Kabupaten Mimika,” kata Ketua APA, Elois Kemong.   Kami tidak menuntut yang lain-lain, cukup Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lainnya untuk lulus seratus persen,” tambahnya.

Baca Juga :  Balai Karantina Papua Tengah Memusnahkam 8 Ekor Kambing Dari Pulau Seram

Mereka juga mendesak agar nilai standar dari hasil tes CPNS tidak dijadikan sebagai ukuran untuk penerimaan CPNS tahun 2024 untuk OAP, khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat.

“Kami harus diprioritaskan, mengapa saya bilang begini, di Timika ini dataran tinggi dan dataran rendah, dataran tinggi punya perkembangan beda dengan dataran rendah, oleh karena itu perbandingan ini yang kami kumpulkan jadi satu dari pantai hingga pesisir,” ungkap Elois.

Berkaitan dengan ini, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan, Sistem Seleksi Calon Aparatir Sipil Negara (SSCASN) tahun ini sudah berlangsung dan tinggal menunggu hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk lanjut ke tahap selanjutnya.

Baca Juga :  320 Personel Gabungan Disiagakan Jaga Pelaksanaan Debat Paslon di Mimika

Ia pun menyayangkan aliansi yang melakukan demo untuk menyampaikan aspirasi untuk mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Padahal sudah ada ketentuan bahwa penerimaan CPNS di wilayah Papua sudah ditentukan bahwa 80 persen itu adalah OAP.

“Seleksi ini bukan sekadar ikut-ikutan, aturan sudah jelas, 80 persen OAP. Di dalam sistem tersebut tidak menyebutkan suku atau apapun. Kalau kita harus memaksakan lagi, berarti kita sama saja merusak sistem yang ada,” tegas Valentinus.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/