DPRK: Seharusnya PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinkes Tak Dipangkas
MIMIKA – Penjabat SekdaMimika, Petrus Yumte kembali mengingatkan efisiensi anggaran kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal disampaikan Petrus dalam apel pagi di lapangan kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (10/2) kemarin.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Petrus melanjutkan, apabila di tahun kemarin OPD rajin melakukan perjalan dinas, tahun ini sudah harus melakukan penyesuaian sebab anggaran perjalanan dinas dikurangi menjadi menjadi 50 persen.
“Kalau bisa anak buah 1,2 orang yang berangkat. Jangan sedikit-sedikit ini juga jalan, itu juga jalan, akhirnya sebelum Juni sudah habis uang,” tambahnya.
Petrus Yumte meminta, agar arahan dari presiden ini bisa dimengerti dan menjadi kesepakatan bersama. Sebab kebijakan rasionalisasi bukan hanya terjadi di daerah melainkan di kementerian juga.
DPRK: Seharusnya PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinkes Tak Dipangkas
MIMIKA – Penjabat SekdaMimika, Petrus Yumte kembali mengingatkan efisiensi anggaran kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal disampaikan Petrus dalam apel pagi di lapangan kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (10/2) kemarin.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Petrus melanjutkan, apabila di tahun kemarin OPD rajin melakukan perjalan dinas, tahun ini sudah harus melakukan penyesuaian sebab anggaran perjalanan dinas dikurangi menjadi menjadi 50 persen.
“Kalau bisa anak buah 1,2 orang yang berangkat. Jangan sedikit-sedikit ini juga jalan, itu juga jalan, akhirnya sebelum Juni sudah habis uang,” tambahnya.
Petrus Yumte meminta, agar arahan dari presiden ini bisa dimengerti dan menjadi kesepakatan bersama. Sebab kebijakan rasionalisasi bukan hanya terjadi di daerah melainkan di kementerian juga.
