Thursday, November 21, 2024
26.7 C
Jayapura

Sudah ada Perbup HET Mitan Untuk Distrik Terpencil

 MIMIKA – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba mengatakan, peraturan bupati (Perbup) terkait penentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah (Mitan) untuk distrik-distrik di wilayah pegunungan dan pesisir Mimika sudah diterbitkan.

Petrus menyebutkan, Perbup ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk melayani kebutuhan minyak tanah di wilayah terjauh Mimika yang sulit dijangkau.

  Dalam Perbup ini kata Petrus semua aturan menyangkut HET Mitan sudah tercantum di dalamnya. Termasuk, biaya angkutan yang disesuaikan dengan jarak.  Petrus bilang, HET di masing-masing distrik terjauh ini berbeda-beda, ada yang dijual Rp10 ribu per liter dan ada juga yang lebih.

Baca Juga :  Kapolres Mimika Beri Warning Kepada Anggota Polisi Yang Main Judi Online 

 “Rp10 ribu itu sudah harus ada include di dalamnya ketika pemerintah daerah mengsubsidi. Karena yang harus disubsidi untuk bisa mencapai nilai Rp10 ribu ini adalah biaya transportasi dan biaya angkut manual untuk sampai ke wilayah tersebut,” kata Petrus saat ditemui, Jumat (7/6/2024).

Petrus mengatakan, meskipun masyarakat akan segera dapat menikmati Mitan dengan HET rendah, namun masih ada wilayah yang sulit dijangkau jika hanya mengandalkan transportasi udara.

Hal ini disebabkan transportasi udara kerap kesulitan mendapatkan izin pengangkutan minyak tanah ataupun jenis BBM lainnya.

Saat ini, pemerintah masih menunggu ketersediaan kuota dari pihak Pertamina untuk segera didistribusikan.

Sementara itu, penetapan HET Mitan untuk wilayah pesisir dan pegunungan Mimika ini sempat alot dikarenakan draft peraturan daerah (Perda) penetapan HET Mitan tersebut dalam koreksi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika.

Baca Juga :  Tahun ini, Dinas PUPR Targetkan Proyek Air Bersih Bagi Masyarakat Mimika

Salahsatu kendala yang menjadi pertimbangan pemerintah saat itu adalah biaya transportasi untuk pendistribusiannya, baik untuk wilayah pesisir maupun wilayah pegunungan.

Kemudian, kuota minyak tanah pun saat itu sudah dikurangi dari pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS).(mww)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

 MIMIKA – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba mengatakan, peraturan bupati (Perbup) terkait penentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah (Mitan) untuk distrik-distrik di wilayah pegunungan dan pesisir Mimika sudah diterbitkan.

Petrus menyebutkan, Perbup ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk melayani kebutuhan minyak tanah di wilayah terjauh Mimika yang sulit dijangkau.

  Dalam Perbup ini kata Petrus semua aturan menyangkut HET Mitan sudah tercantum di dalamnya. Termasuk, biaya angkutan yang disesuaikan dengan jarak.  Petrus bilang, HET di masing-masing distrik terjauh ini berbeda-beda, ada yang dijual Rp10 ribu per liter dan ada juga yang lebih.

Baca Juga :  Polisi Olah TKP Pengrusakan di Kantor Maxim

 “Rp10 ribu itu sudah harus ada include di dalamnya ketika pemerintah daerah mengsubsidi. Karena yang harus disubsidi untuk bisa mencapai nilai Rp10 ribu ini adalah biaya transportasi dan biaya angkut manual untuk sampai ke wilayah tersebut,” kata Petrus saat ditemui, Jumat (7/6/2024).

Petrus mengatakan, meskipun masyarakat akan segera dapat menikmati Mitan dengan HET rendah, namun masih ada wilayah yang sulit dijangkau jika hanya mengandalkan transportasi udara.

Hal ini disebabkan transportasi udara kerap kesulitan mendapatkan izin pengangkutan minyak tanah ataupun jenis BBM lainnya.

Saat ini, pemerintah masih menunggu ketersediaan kuota dari pihak Pertamina untuk segera didistribusikan.

Sementara itu, penetapan HET Mitan untuk wilayah pesisir dan pegunungan Mimika ini sempat alot dikarenakan draft peraturan daerah (Perda) penetapan HET Mitan tersebut dalam koreksi Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika.

Baca Juga :  Realisasi Belanja APBD 85 Persen, Pendapatan 102 Persen

Salahsatu kendala yang menjadi pertimbangan pemerintah saat itu adalah biaya transportasi untuk pendistribusiannya, baik untuk wilayah pesisir maupun wilayah pegunungan.

Kemudian, kuota minyak tanah pun saat itu sudah dikurangi dari pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS).(mww)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya